Pj Gubernur PB : Hari Ini Diserahkan Dokumen KUA/PPAS Induk 2023

Pj Gubernur Papua Barat Drs Paulus Waterpauw,M.Si dan Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor,S.IP (Foto : KENN)

Koreri.com,Manokwari– Terkait pernyataan DPR Papua Barat yang mempertanyakan dokumen Kebijakan Umum Anggaran prioritas plafon anggaran sementara (KUA/PPAS) induk tahun 2023 ditanggapi dingin Penjabat Gubernur Drs Paulus Waterpauw,M.Si.

Dalam keterangan tertulisnya yang disampaikan melalui pesan singkat Whatshappnya memastikan bahwa penyerapan materi KUA/PPAS induk tahun anggaran 2023 dilaksanakan hari ini.

“Sepertinya hari ini diserahkan dokumennya, saya juga baru boarding ke Manokwari selesai acara dampingi Wamendagri dlm rangka pengecekan kesiapan sarana prasarana prop PBD doakan semua berjalan lancar,” tulis Waterpauw kepada media ini, Selasa (22/11/2022).

Sebelumnya Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor,S.IP mengatakan, sesuai aturan dari Kemendagri, paling lambat tanggal 30 November 2022 batas pembahasan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Papua Barat induk T.A 2023.

Wonggor memastikan bahwa proses pembahasan anggaran induk 2023 Papua Barat sudah mengalami keterlambatan, apalagi mekanisme kedewanan wajib diterapkan dan tidak bisa ditawar-tawar.

Kalau pun ada kendala di eksekutif seharusnya disampaikan kepada DPR Papua Barat untuk dibicarakan secara bersama-sama, bukan diam tanpa kabar.

Lembaga DPR Papua Barat tidak mai diintervensi karena segi waktu sehingga pembahasan anggaran negara yang pro terhadap rakyat itu seperti buka pagi dan ditetapkan pada malam hari.

“DPR Papua Barat tidak mau didesak karena kami mau lihat dokumen APBD tahun 2023 itu benar-benar mengakomodir kepentingan masyarakat Papua Barat, hargai dong mekanisme DPR Papua Barat,” ujarnya.

Dikatakan Wonggor bahwa kalau pun keterlambatan penyerahan dokumen KUA/PPAS induk 2023 karena pengesahan DOB Provinsi Papua Barat Daya seharusnya disampaikan juga kepada DPR-PB.

Segera digelar pertemuan antara TAPD dengan Banggar supaya disampaikan alasan tersebut sehingga legislatif dan eksekutif harus sama.

“Kami jug harus tahu berapa anggaran yang dialokasikan kepada DOB Provinsi Papua Barat Daya dalam APBD induk 2023, itu yang paling penting,” tegasnya.

KENN

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *