Koreri.com, Manokwari – Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat (DPR-PB) merasa kecewa terhadap Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (BP3OK) yang tidak memperhatikan Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Papua Barat yang telah mempersiapkan fasilitas kesehatan dalam menghadapi akreditasi tipe.
BP3OK memilih berkolaborasi dengan kementerian terkait menghadirkan investor asal china untuk membangun rumah sakit bertaraf internasional tipe A ketimbang menggelontorkan anggaran Otsus untuk fasilitas kesehatan rumah sakit umum daerah yang sudah ada.
Padahal Pemerintah Pusat telah menggelontarkan dana sebesar Rp 78,7 triliun untuk rencana induk percepatan pembangunan papua (RIPPP) tahun anggaran 2023.
Perwakilan BP3OK Papua Barat Irene Manibuy,S.H membenarkan anggaran sebesar 78,7 triliun telah disiapkan pemerintah pusat untuk RIPPP tahun ini dan bisa bertambah karena ada kolaborasi dengan donator atau investor asing.
Ketua Komisi V DPR Papua Barat Syamsudin Seknun,S.Sos.,S.H.,M.H mengatakan, kenapa pemerintah pusat tidak menggelontarkan dana dalam bentuk dana alokasi khusus (DAK) untuk RSUP Papua Barat.
“Kalau bersumber dari program BP3OK kenapa pemerintah pusat tidak menggelontorkan dana dalam bentuk DAK yang nilainya cukup besar kepada RSU Provinsi Papua Barat yang saat ini sedang berbenah untuk menuju akreditasi tipe?” tanya Syamsudin saat menghubungi koreri.com melalui telepon selulernya, Rabu (18/1/2023).
Syamsudin mengatakan, kehadiran BP3OK itu untuk membantu Pemerintah Daerah dalam memperhatikan kepentingan orang asli Papua. Empat aspek yang menjadi prioritas yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi rakyat, khususnya bidang kesehatan, Pemerintah Pusat mendapat masukan dari daerah terkait kebutuhan yang urgent.
Selanjutnya BP3OK jangan mengambil keputusan sendiri tanpa berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah bersama DPR Papua Barat sehingga program yang dikucurkan diduga mengamankan kepentingan kelompok atas nama masyarakat Papua.
Yang perlu dilakukan saat ini adalah memperkuat rumah sakit yang sudah ada, baik di provinsi maupun kabupaten dan kota, kemudian bagaimana sistem pembiayaan kesehatan bagi OAP atau seluruh orang yang ber KTP Papua, apakah bisa dicover semua oleh BPJS atau perlu tambahan alokasi dari Pemerintah Daerah.
“Hal yang paling penting adalah lakukan upaya-upaya Preventif supaya masyarakat tidak sakit, misalnya dengan program gizi yang baik, kebersihan lingkungan, ketersediaan air bersih di kampung-kampung, rumah yang layak, pendidikan yang baik, ekonomi masyarakat meningkat, dll supaya tidak ada gizi buruk, diare, kusta, malaria juga berkurang, TBC bisa hilang,” urainya
Ekonomi yang baik akan meningkatkan kesehatan karena masalah kesehatan erat kaitan dengan kemiskinan, sedangkan pendidikan yang baik juga akan merubah mindset masyarakat sehingga mereka akan secara aktif menjaga kesehatannya sendiri, jadi program besarnya adalah mencegah supaya orang Papua tidak sakit.
“Rumah Saki adalah upaya kuratif (pengobatan), yang dilakukan di hilir, muara kalau upaya di hulu tidak diperhatikan atau diabaikan maka kita akan susah payah di hilir. Bangun RS besar dan banyak, berarti banyak orang sakit, berarti upaya-upaya preventif tidak berhasil, pencegahan lebih murah dibandingkan pengobatan,” ujarnya.
KENN
