Koreri.com, Manokwari – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat resmi menetapkan lima prioritas pembangunan di 2024 mendatang.
Hal itu dilkatakan Penjabat Gubernur Komjen Pol (Purn) Drs. Paulus Waterpauw. M.Si saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Barat tahun 2024 di Hotel Aston Niu, Manokwari, Kamis (4/5/2023).
Hadir dalam kegiatan tersebut, Letjen TNI (Purn) Jefry Apoly Rahawarin, para Bupati, Forkompinda.
“Pertama, memprioritaskan pada peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia. Dua, peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mendukung kualitas pelayanan publik.
Selanjutnya, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim serta kelima, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas dengan menetapkan prioritas pembangunan,” rincinya.
Pemerintah juga, lanjut Penjabat membuat perkiraan dan target yang realistis dalam RKPD 2023 dengan berpedoman pada RPD Provinsi Papua Barat 2023-2026.
Capaian target pembangunan Provinsi Papua Barat adalah sebagai berikut,
1. Laju pertumbuhan ekonomi sebesar 2,01% pada tahun 2022 naik sebesar 1,5% dari tahun 2021 yaitu -0,51%, target sasaran pada tahun 2023 sebesar 3,00%.
2. Indeks pembangunan manusia 65,89% pada tahun 2022 naik sebesar 3,63% dari tahun 2021 yaitu 62,26%, target sasaran pada tahun 2023 sebesar 66,55%
3. Persentase tingkat kemiskinan sebesar 21,33% pada tahun 2022, menurun sebesar 0,51% dari tahun 2021 yaitu 21,84%, target sasaran pada tahun 2023 sebesar 21,00%
4. Rasio gini sebesar 0,381% pada tahun 2022 angka ini tetap dari tahun 2021 yaitu 0,381%, target sasaran pada tahun 2023 sebesar 0,373.
5. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,37% pada tahun 2022 turun sebesar 0,47% pada dari tahun 2021 yaitu 5,84%, target sasaran pada tahun 2023 sebesar 5,00%
6. Tingkat emisi grk lahan dan kehutanan 5.344.043 tco2/tahun pada 2021, target sasaran pada tahun 2023 sebesar 3.740.830 tco2/tahun.
Penjabat mengakui, laju pertumbuhan ekonomi Papua Barat yang lebih rendah dibandingkan nasional pada 2022 lalu mengindikasikan belum optimalnya upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 di wilayah itu.
“Kemiskinan di Papua Barat menjadi permasalahan utama, hampir semua kabupaten di provinsi ini memiliki tingkat kemiskinan tinggi,” akuinya.
Tingkat kemiskinan di Papua Barat masih berada di atas nasional dan menjadi provinsi tertinggi kedua secara nasional setelah Papua.
Dimana dampak pandemi Covid-19 masih memberikan tekanan kemiskinan di Papua Barat.
Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah penduduk miskin sebesar 0,08% pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021.
Meskipun secara persentase jumlah penduduk miskin sedikit menurun terhadap jumlah penduduk Papua Barat.
Pada 2021 seluruh kabupaten/kota di Papua Barat memiliki tingkat kemiskinan di atas nasional dengan tingkat tertinggi yaitu Kabupaten Pegunungan Arfak dan Tambrauw, sedangkan kemiskinan terendah adalah Kabupaten Manokwari dan Kaimana.
Sementara itu, lanjut Penjabat, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua Barat mengalami trend peningkatan pada 2021 sebesar 65,26 dan pada 2022 sebesar 65,89, meskipun masih di bawah angka nasional pada tahun 2022 sebesar 72,91.
Sasaran makro daerah yang nantinya tertuang dalam RKPD ini, menjadi tantangan bagi semua pihak untuk bekerja keras dan berbuat yang terbaik demi kemajuan Provinsi Papua Barat melalui usulan program yang berbobot, dan dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi bersama.
“Saya menitipkan pesan kepada para Bupati untuk segera mulai menerapkan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik, atau yang lebih dikenal dengan Sistim informasi perencanaan daerah (SIPD) sehingga proses perencanaan pembangunan dan penganggaran pada tingkat pemerintahan provinsi dan juga kabupaten di Provinsi Papua Barat akan semakin berkualitas, menjadi lebih efektif, efisien, akuntabel dan transparan,” pesannya.
Disamping itu Penjabat juga meminta kepada para Bupati untuk senantiasa mengkoordinasikan seluruh jajarannya dalam mendukung upaya mensinergikan perencanaan pembangunan tingkat provinsi dan kabupaten.
RIL
