Koreri.com, Sorong – Forum Perjuangan Rakyat (Fopera) menegaskan Orang Asli Papua (OAP) harus menjadi subjek di berbagai bidang termasuk dalam percaturan politik nasional.
Hingga Minggu (10/3/2024) pleno rekapitulasi perhitungan suara provinsi Papua Barat Daya (PBD) sementara tiga kursi untuk perwakilan DPR RI dapil Provinsi PBD tidak ada keterwakilan OAP.
“Hari ini, kami bisa pastikan keterwakilan Orang Asli Papua untuk kursi di DPR RI dari Papua Barat Daya tidak ada, ” ujar Ketua Fopera PBD, Yanto Ijie kepada wartawan di Hotel Vega, Minggu (10/3/2024) malam.
Keberadaan Provinsi PBD inikan bertujuan untuk menjadikan OAP sebagai tuan di negerinya sendiri. Maka sudah seharusnya, OAP harus dijadikan subjek dalam percaturan politik.
Menurut Yanto, Bawaslu dan KPU harus bisa berpikir secara objektif, bahwa kedua lembaga ini ada karena ada Provinsi PBD.
“Kami tetap mengawal jalannya proses rekapitulasi ini. Di Provinsi Papua Barat ada dua keterwakilan Orang Asli Papua di DPR – RI. Untuk Provinsi Papua Barat Daya seharusnya ada 3, tetapi fakta yang ada hari ini, tidak ada satu pun keterwakilan Orang Asli Papua, ” ujar Yanto Ijie.
OAP harus menjadi subjek, Yanto Ijie lanjutkan, jangan sampai OAP hanya menjadi objek semata.
“Wajib hukumnya orang asli Papua yang mewakili provinsi ini di DPR RI, “tuturnya.
Memang diakui Yanto Ijie, untuk DPD RI ada 3 OAP. Dan itu sudah memenuhi harapan Fopera.
“Yang belum memenuhi harapan kami yakni untuk kursi DPR – RI. Kita berharap bisa ada diskresi dari KPU PBD, ” pungkasnya.
KENN
