Koreri.com, Timika – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, Papua Tengah siap mengawal hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang telah dilaksanakan Bappeda setempat selama dua hari.
Ketua DPRK Mimika Primus Natikapereyau, mengatakan pembahasan Musrenbang RKPD 2026 telah berlalu selama dua hari dan pihaknya berterima kasih kepada semua tim yang telah bekerja menghasilkan anggaran 5,6 Triliun dengan 91 Program serta 182 Kegiatan.
“Ya, kami DPRK sangat mendukung dan siap kawal semua program dan kegiatan hasil Musrenbang RKPD Tahun 2026,” tegas Primus saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (24/4/2025).
Dijelaskan, seluruh program dan kegiatan yang direncanakan itu adalah untuk kepentingan Masyarakat.
Dan ia pun berharap tidak ada kepentingan perorangan atau kelompok.
“Jadi program dan kegiatan hasil Musrenbang itu murni untuk kepentingan masyarakat dan eksekutif legislatif siap berkolaborasi kawal semua itu,” tegasnya.
Primus pun berharap sasaran pembangunan benar-benar fokus sebagaimana hasil Musrenbang RKPD 2026.
“Jadi harapan saya, kita melihat benar-benar bagaimana kampung-kampung pesisir atau pegunungan juga dalam kota. Kita harus melihat dengan bijak mana yang lebih membutuhkan pembangunan,” pintanya.
Tumpang Tindih Pembangunan
Primus pada kesempatan itu menyoroti aktivitas pembangunan yang tumpeng tindih.
“Jangan sampai sudah ada kantor, sudah ada tempat yang layak tapi bangun baru lagi. Itu namanya buang-buang anggaran. Masih ada tempat-tempat yang membutuhkan anggaran atau orang-orang yang membutuhkan sentuhan pembangunan, sentuhan pemerintah untuk hal-hal ekonomi atau perumahan. Hal ini yang harus kita melihat Bersama,” tegas Primus.
Ia mengaku sangat mendukung bila itu pembangunan untuk masyarakat Mimika dan secara khususnya bagi masyarakat Kamoro dan Amungme.
“Kami dari Dewan sangat mendukung hasil Musrenbang untuk kepentingan masyarakat Kabupaten mimika. Tetapi kami tidak setuju kalau ada pembangunan yang tumpang tindih dalam Kota Timika,” tegasnya.
Primus kemudian mencontohkan pembangunan kantor Dinas PUPR Kabupaten Mimika yang berlokasi di SP3.
“Sekarang dibangun lagi kantor baru di jalan SP5. Inikan tumpang tindih Pembangunan, paling tidak kedepan tidak boleh terjadi lagi. Harapan saya bangunan yang sudah ada itu dipakai saja, bila perlu direnovasi baru pakai. Karena daerah pesisir atau pegunungan juga membutuhkan biaya, pembangunan atau sentuhan pemerintah,” imbuhnya.
Sekali lagi, kata Primus, lembaga legislatif tetap kawal 91 program dan 182 kegiatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten Mimika tahun 2026.
“Ya, kami Dewan tetap kawal 91 program hasil Musrenbang yang fokusnya pembangunan di kampung-kampung,” pungkasnya.
EHO
