Koreri.com, Sorong – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) di DPR RI resmi merekomposisi beberapa anggotanya.
Termasuk di dalamnya anggota DPR RI Dapil Maluku, Saadiah Uluputty yang berpindah dari Komisi IV ke Komisi V.
Pergeseran ini merupakan bagian dari strategi fraksi untuk memperkuat tim di DPR dimana Saadiah akan menggawangi sektor infrastruktur, transportasi, permukiman, dan mitigasi kebencanaan. Ini ranah kerja utama Komisi V, sekaligus menegaskan komitmen FPKS agar suara masyarakat kepulauan terwakili di meja pengambilan keputusan.
Selama hampir enam tahun di Komisi IV, Politisi Perempuan PKS ini dikenal gigih memperjuangkan kesejahteraan nelayan tradisional, kemandirian pangan, serta pemulihan ekosistem pesisir dan gambut.
Ia tercatat menginisiasi program penyediaan 3.500 paket alat tangkap ramah lingkungan untuk nelayan, mendorong revitalisasi Balai Benih Ikan Banda, dan aktif mengawal realisasi Penangkapan Ikan Terukur di perairan Maluku.
Rekam jejak itu melandasi kepercayaan fraksi PKS, bahwa kepiawaiannya membangun sinergi lintas kementerian akan semakin dibutuhkan di Komisi V, terutama untuk mempercepat pembangunan konektivitas antar‐pulau, perumahan layak huni, serta peningkatan keselamatan pelayaran di wilayah rawan bencana.
“Pindah komisi bukan sekadar rotasi, melainkan perluasan ruang juang,” ujar Saadiah selepas rapat internal Fraksi di Jakarta, Selasa (24/6/2025).
“Infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan, hingga satuan permukiman di Maluku harus terintegrasi agar harga pangan turun, mobilitas warga lancar, dan ekonomi pulau‐pulau kecil bangkit.” tegasnya.
Ia mengatakan, akan segera beradaptasi untuk mengikuti rapat kerja dengan Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kemendes PDTT, BMKG, dan Basarnas.
Perjuangan berikutnya menurut dia adalah untuk memastikan rencana induk pembangunan infrastruktur Maluku 2025–2029 diakomodasi dalam pagu indikatif APBN.
Saadiah juga akan mengkonsentrasi pemikiran dan gagasannya pada agenda khusus mitigasi kebencanaan.
“Tsunami Ambon 2023 dan gempa Seram 2024 mengingatkan kita bahwa early warning system harus diprioritaskan. Saya akan mengawal alokasi anggaran pemasangan buoy, sirene, serta pelatihan tanggap darurat berbasis komunitas,” katanya.
Ia meyakini pengalamannya mengadvokasi perlindungan pesisir akan memperkuat kerja sama dengan BMKG dan Basarnas dalam menyusun peta risiko terpadu untuk 1.412 pulau di provinsinya.
Fraksi PKS menyambut baik langkah ini dan memastikan dukungan penuh agar setiap aspirasi masyarakat Maluku, dari dermaga terpencil hingga jalur transportasi utama, dapat terwujud.
Dengan semangat baru di Komisi V, Saadiah Uluputty bertekad menghubungkan pulau‐pulau, mengokohkan ketahanan, dan menghadirkan keadilan pembangunan bagi seluruh warga kepulauan.
RLS
