Koreri.com, Sorong– Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI menghadiri kegiatan kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan sebagai langkah strategis dalam memperluas akses hunian sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Kegiatan ini menjadi momentum penguatan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku usaha dalam menghadirkan solusi pembiayaan perumahan yang inklusif, terjangkau, dan berkelanjutan.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa sektor perumahan memiliki peran penting sebagai penggerak ekonomi nasional.
“Perumahan bukan hanya soal tempat tinggal, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang besar. Dari sektor konstruksi, bahan bangunan, hingga UMKM, semua bergerak,” ujar Menteri Ara saat kegiatan kolaborasi program pembiayaan perumahan dan ekonomi rakyat di Gedung Lamberth Jitmau, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa (27/4/2026) malam.
Ara menjelaskan bahwa penguatan skema pembiayaan melalui KUR Perumahan diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak sekaligus menciptakan orang kaya baru.
“KUR Perumahan ini menjadi salah satu solusi untuk mendorong masyarakat memiliki rumah sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat. Kita ingin pembiayaan ini mudah diakses, terjangkau, dan tepat sasaran,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Ara juga menyampaikan apresiasi kepada sektor perbankan yang telah mendukung program ini, khususnya Bank Rakyat Indonesia.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada BRI yang sudah mendukung program KPP (KUR Perumahan) ini. Dari target kuota RP 8 triliun yang kita berikan, BRI sudah menyerap sekitar Rp7,8 triliun di seluruh Indonesia. Ini capaian yang sangat baik,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah akan menyiapkan kuota tambahan untuk memperluas jangkauan program.
“Kita akan siapkan kuota tambahan untuk BRI agar penyaluran KUR Perumahan ini bisa semakin luas dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tambahnya.
Menteri Ara juga mengajak pemerintah daerah untuk turut aktif dalam mendorong pemanfaatan program ini, khususnya di wilayah Papua.
“Saya mengajak Gubernur Papua Barat Daya untuk ikut mensosialisasikan KUR Perumahan ini agar bisa tumbuh orang-orang kaya baru dari tanah Papua. Ini penting agar masyarakat tidak hanya punya rumah, tetapi juga punya kekuatan ekonomi,” tegasnya.
Ia juga memaparkan capaian realisasi KUR Perumahan di wilayah Papua. “Untuk wilayah Papua yang terdiri dari 6 provinsi, realisasi KUR Perumahan saat ini telah mencapai sekitar Rp258,9 miliar.
Ini menjadi awal yang baik dan harus terus kita dorong agar lebih besar lagi ke depan,” jelasnya.
Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan dalam implementasi program ini.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Perlu kolaborasi antara pemerintah, perbankan, pengembang, dan pelaku usaha agar program ini benar-benar berjalan optimal dan memberikan dampak nyata,” jelasnya.
Maruarar menekankan pentingnya integrasi antara program perumahan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Kita ingin masyarakat tidak hanya memiliki rumah, tetapi juga memiliki kemampuan ekonomi yang kuat. Karena itu, pembiayaan perumahan harus terhubung dengan pemberdayaan ekonomi rakyat,” ujarnya.
Dalam kegiatan ini, berbagai pemangku kepentingan turut menyampaikan komitmennya untuk mendukung implementasi KUR Perumahan, mulai dari penyediaan skema pembiayaan yang fleksibel, peningkatan literasi keuangan masyarakat, hingga dukungan terhadap pengembangan usaha di sektor perumahan.
Program KUR Perumahan diharapkan dapat menjadi katalis dalam mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Melalui kolaborasi ini, Kementerian PKP menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan inovasi pembiayaan perumahan yang berpihak kepada masyarakat, guna mewujudkan akses hunian yang layak, terjangkau, dan berdampak luas bagi perekonomian nasional.
KENN
