Koreri.com, Nabire – Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa mengajak insan pers tidak sekadar menjadi penyampai informasi, tetapi juga mengambil peran sebagai mitra pemerintah dalam memberikan edukasi kepada masyarakat sekaligus mengawal transparansi pembangunan.
Pesan tersebut disampaikannya saat menggelar coffee afternoon bersama sekitar 31 awak media di Nabire, Rabu (19/8/2026).
Pertemuan berlangsung dalam suasana santai, namun diisi dengan diskusi terbuka mengenai peran media, kualitas jurnalistik hingga keterbukaan informasi pemerintahan.
Meki Nawipa menilai media memiliki posisi strategis dalam membangun pemahaman publik, terutama di tengah derasnya arus informasi di era digital.
Karena itu, ia mendorong wartawan untuk mengedepankan akurasi, keberimbangan, verifikasi dan integritas dalam setiap pemberitaan.
“Saya berharap media ini bisa menjadi bagian dari pendidikan bagi masyarakat umum di Papua dan Papua Tengah,” kata Meki.
Menurut dia, berita yang diproduksi media harus memiliki bobot dan dapat dipertanggungjawabkan.
Setiap informasi yang akan dipublikasikan, kata dia, sebaiknya melalui proses konfirmasi dan pemeriksaan fakta sehingga masyarakat memperoleh informasi yang benar.
Ia juga mengingatkan wartawan agar tidak menjadikan informasi anonim sebagai satu-satunya dasar pemberitaan, terutama ketika menyangkut kebijakan pemerintah maupun tudingan terhadap seseorang.
“Kalau bisa wawancara dua atau tiga orang, sehingga berita itu aktual dan benar. Jangan sampai kita menaikkan informasi hoaks,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Meki juga meminta media yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Papua Tengah tidak hanya memberitakan aktivitas gubernur dan wakil gubernur.
Ia justru mendorong wartawan turun langsung mengawasi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).
“Jangan hanya gubernur saja. Saya mau media yang kita kerja sama ini bisa mewawancarai OPD. Dia kerja apa sebagai kepala OPD? Kita datang dan tanya, Bapak kerja apa di sini?” katanya.
Menurut Meki, pemberitaan mengenai kinerja OPD dapat menjadi bagian dari mekanisme check and balance sekaligus bahan evaluasi bagi pemerintah.
Ia menegaskan, gubernur dan wakil gubernur memang berada di posisi teratas dalam pemerintahan daerah, tetapi pelaksanaan berbagai program pembangunan berada di tangan perangkat daerah.
“Kalau saya hanya di ujung. Saya ini kan secara politis. Tetapi yang mengerjakan dan membantu saya adalah orang-orang di bawah,” ujarnya.
Meki berharap media dapat menjadi mata dan telinga publik untuk melihat secara langsung apakah program pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat.
Salah satu contoh yang disampaikan Meki adalah program pembiayaan pendidikan bagi puluhan ribu pelajar di Papua Tengah.
Ia menyebut lebih dari 58 ribu siswa jenjang pendidikan menengah mendapatkan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah pada 2026.
Menurutnya, media dapat melakukan verifikasi langsung kepada sekolah, siswa maupun orang tua untuk memastikan program tersebut benar-benar diterima oleh penerima manfaat.
“Datanya bisa kita kasih. Media bisa cek, wawancara orang tua, wawancara anaknya. Jadi check and balance itu terjadi,” katanya.
Hal serupa, lanjut Meki, dapat dilakukan terhadap program bantuan pendidikan bagi mahasiswa. Pemerintah, kata dia, terbuka apabila media ingin memeriksa data penerima manfaat dan memastikan bantuan tersebut benar-benar diterima masyarakat.
Ia menilai keterlibatan media dalam melakukan verifikasi justru akan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Dalam pertemuan tersebut, Meki juga menyinggung pentingnya pemahaman yang benar mengenai istilah dan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.
Ia mencontohkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) yang menurutnya kerap disalahpahami publik seolah-olah merupakan uang yang sengaja disimpan pemerintah.
Meki menjelaskan, anggaran yang belum terserap atau tidak dapat direalisasikan sesuai ketentuan pada tahun berjalan dapat menjadi Silpa dan digunakan sesuai mekanisme penganggaran pada tahun berikutnya.
Ia mencontohkan pembangunan infrastruktur yang tidak dapat direalisasikan seluruhnya sesuai rencana.
Anggaran yang tidak dapat digunakan sesuai ketentuan tidak bisa begitu saja dibelanjakan, melainkan harus dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme keuangan daerah.
“Silpa itu uang yang tidak dipakai pemerintah dan bisa digunakan pada tahun berikutnya sesuai mekanisme. Jadi bukan berarti uangnya hilang,” jelasnya.
Ia meminta media turut memberikan penjelasan yang utuh kepada masyarakat agar istilah-istilah dalam pemerintahan tidak menjadi bahan informasi yang keliru.
Media dan Pemerintah Diminta Bangun Ruang Belajar
Lebih jauh, Meki berharap kerja sama pemerintah dengan media tidak berhenti pada publikasi kegiatan.
Ia ingin kolaborasi tersebut berkembang menjadi ruang edukasi, termasuk membantu meningkatkan kemampuan literasi dan menulis di kalangan pelajar Papua Tengah.
Menurutnya, wartawan memiliki kemampuan yang dapat ditularkan kepada generasi muda, khususnya dalam hal membaca, menulis, melakukan wawancara dan menyusun informasi secara benar.
“Kalau bisa, kita kerja sama dalam bentuk FGD atau kegiatan bersama anak-anak sekolah. Bagaimana supaya anak-anak kita bisa menulis,” ujarnya.
Meki menilai kemampuan literasi menjadi salah satu modal penting bagi generasi muda untuk melanjutkan pendidikan dan menghadapi perkembangan teknologi informasi.
Ia berharap media di Nabire, Timika, Puncak Jaya, Paniai dan daerah lainnya dapat ikut mengambil bagian dalam proses tersebut.
Bagi Meki, kolaborasi pemerintah dan media idealnya tidak hanya menghasilkan berita, tetapi juga melahirkan masyarakat yang semakin kritis, cerdas dan mampu membedakan informasi yang benar dengan informasi palsu.
“Selain kerja sama ini, saya berharap ada banyak hal yang bisa kita lakukan bersama. Media bisa menjadi bagian dari pendidikan masyarakat,” katanya.
Pertemuan coffee afternoon itu pun menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah dan awak media. Pemerintah Papua Tengah berharap komunikasi yang terbangun dapat memperkuat keterbukaan informasi sekaligus mendorong pemberitaan yang semakin profesional, berimbang dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
EHO
