Koreri.com, Timika – Tokoh masyarakat Kamoro Marianus Maknaipeku melontarkan kritik balik terhadap Ketua Fraksi Gerindra DPRK Mimika Elinus Balinol Mom.
Kritik tersebut dipicu lantaran anak buah Presiden Prabowo Subianto itu mempertanyakan pemberian Koperasi Awards kepada Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Koperasi dan UKM setempat.
Marianus Maknaipeku menilai, sikap tersebut perlu dilihat secara utuh karena Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) merupakan bagian dari program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut dia, sebagai kader Partai Gerindra yang merupakan partai utama pendukung pemerintahan Presiden Prabowo, anggota legislatif di daerah semestinya berada di garis depan dalam mengawal dan menyukseskan program pemerintah, bukan justru membangun persepsi yang dapat melemahkannya.
“Kalau kita bicara program pemerintah pusat, apalagi program strategis Presiden Prabowo, seharusnya kader partai pemerintah berada di barisan terdepan untuk mendukung dan mengawalnya. Jangan sampai justru kader sendiri yang melemahkan program pemerintah,” tegas Maknaipeku dalam keterangannya, Kamis (20/8/2026).
Ia menilai, kritik terhadap pelaksanaan program pemerintah memang merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRK. Namun, kritik harus ditempatkan secara proporsional dan tidak mengaburkan posisi KDKMP sebagai program strategis Pemerintah pusat.
“Ini program Presiden Prabowo. Pemerintah daerah menjalankan fungsi mendukung, memfasilitasi dan mengawal implementasinya. Jadi jangan dibalik seakan-akan Pemkab Mimika yang membuat program ini,” cecarnya.
Maknaipeku juga menyoroti pernyataan yang mengaitkan pemberian Koperasi Awards dengan masih adanya persoalan koperasi di lapangan.
Menurutnya, penghargaan yang diberikan kementerian harus dipisahkan dari evaluasi terhadap pelaksanaan program KDKMP di daerah. Sebab, penghargaan memiliki indikator dan mekanisme penilaian tersendiri.
“Kalau soal penghargaan, kementerian tentu memiliki indikator dan penilaiannya sendiri. Kita tidak bisa mengatakan penghargaan itu tidak tepat hanya karena masih ada persoalan koperasi di lapangan. Dua hal ini harus dipisahkan,” katanya.
Maknaipeku menegaskan, jika terdapat koperasi yang belum berjalan maksimal, DPRK dan pemerintah daerah justru harus duduk bersama mencari solusi, bukan mempertanyakan program secara keseluruhan.
“Kalau ada kekurangan, mari kita kritik dan perbaiki. Kalau ada koperasi yang belum berjalan maksimal, mari kita cari solusinya. Tetapi jangan sampai kritik itu justru membuat masyarakat ragu terhadap program pemerintah yang sedang dibangun,” tegasnya.
Lebih jauh, Marianus Maknaipeku menilai KDKMP tidak boleh dilihat sebagai program yang berdiri sendiri. Menurut dia, program tersebut dapat menjadi bagian dari ekosistem ekonomi masyarakat yang juga mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Koperasi Merah Putih, kata dia, dapat menjadi wadah pengumpulan dan penyediaan bahan pangan lokal, sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat menjadi bagian dari rantai penyediaan dan distribusi makanan bergizi.
“Koperasi Merah Putih dapat menjadi bagian dari ekosistem penyediaan dan pengumpulan bahan pangan lokal. Kemudian SPPG menjadi bagian yang mendukung penyediaan dan distribusi makanan bergizi. Ini harus dilihat sebagai satu ekosistem,” jelasnya.
Jika dikawal secara serius, lanjut Marianus Maknaipeku, program tersebut berpotensi membuka ruang ekonomi bagi masyarakat kampung.
Petani, nelayan, peternak hingga pelaku UMKM lokal dapat menjadi bagian dari rantai pasok, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat program pemerintah, tetapi juga menjadi pelaku ekonomi.
“Petani, nelayan, peternak dan pelaku UMKM lokal bisa mendapatkan ruang ekonomi. Ini yang harus kita dorong bersama,” katanya.
Marianus Maknaipeku bahkan mendesak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra memberikan perhatian terhadap sikap kader di daerah yang dinilainya tidak sejalan dengan agenda pemerintahan Presiden Prabowo.
Menurutnya, konsistensi antara posisi Gerindra sebagai partai pendukung utama pemerintah dengan sikap politik kader di daerah perlu dijaga.
“Kalau ada kader Partai Gerindra yang justru tidak sejalan atau tidak mendukung program strategis Presiden Prabowo, saya kira DPP perlu melakukan evaluasi. Jangan sampai kader sendiri seperti meludahi muka sendiri,” tegasnya.
Ia mengingatkan, dukungan terhadap pemerintahan tidak cukup hanya ditunjukkan dalam pernyataan politik, tetapi juga harus tercermin dalam pengawalan program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
“Jangan hanya memakai nama Presiden Prabowo ketika membutuhkan dukungan politik, tetapi ketika program beliau dijalankan justru dipersoalkan tanpa melihat konteksnya secara utuh,” pungkas Marianus.
Ia berharap seluruh elemen politik di Mimika tetap menjalankan fungsi pengawasan secara kritis, tetapi konstruktif, sehingga perdebatan mengenai program pemerintah tidak justru mengorbankan kepentingan masyarakat.
Bagi Marianus Maknaipeku, KDKMP harus dikawal agar benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat kampung, sekaligus menjadi instrumen untuk memperkuat kemandirian ekonomi lokal di Kabupaten Mimika.
TIM
