Koreri.com, Sorong – Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat Daya (DPRP PBD) menggelar rapat paripurna kedua masa sidang ke III dengan agenda pandangan umum Fraksi-fraksi dan kelompok khusus terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) perubahan anggaran pendatang dan belanja daerah (RAPBD-P) tahun 2026.
Paripurna dipimpin Wakil Ketua II DPRP Papua Barat Daya, Fredrick Frans A. Marlisa didampingi Wakil Ketua I Anneke Lieke Makatuuk dan Wakil Ketua III Maria Jitmau.
Gubernur Elisa Kambu bersama Wagub Ahmad Nausrau hadir langsung 6berlangsung di Ballroom Lantai 5 Hotel Rylich Panorama, Kota Sorong, Rabu (23/9/2026).
Fraksi NasDem DPRP PBD menyoroti rendahnya serapan anggaran Pemerintah Provinsi yang hingga September 2026 baru mencapai sekitar 51 persen.
Dalam pandangannya, F-NasDem mencermati adanya perubahan signifikan pada struktur APBD 2026. Pendapatan daerah yang semula sebesar Rp1,085 triliun bertambah Rp202,12 miliar menjadi Rp1,287 triliun.
Sementara itu, belanja daerah meningkat dari Rp1,080 triliun menjadi Rp1,678 triliun atau bertambah sekitar Rp597,89 miliar.
Dari sisi pendapatan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik dari Rp249,07 miliar menjadi Rp275,17 miliar. Pendapatan transfer juga meningkat dari Rp836,18 miliar menjadi Rp1,011 triliun.
Juru bicara F-NasDem, La Ode Samsir, S.T mengapresiasi langkah Pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan, baik melalui transfer pusat maupun optimalisasi PAD, termasuk penerimaan dari retribusi daerah.
Pajak dan retribusi daerah memiliki peran strategis dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, transportasi hingga program kesejahteraan sosial.
Namun, F-NasDem memperingatkan Pemerintah tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan, tetapi juga memastikan percepatan realisasi belanja.
“Dengan adanya perubahan APBD 2026, bertambah pula beban serapan anggaran hingga Desember 2026,” tegas La Ode Samsir.
Lanjut Samsir menjelaskan, F-NasDem juga mendorong Gubernur PBD bersama seluruh partai pendukung pemerintah memperkuat komunikasi lintas sektor dan membangun sinergi dengan seluruh elemen Pemda untuk memperjuangkan peningkatan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Selain persoalan fiskal, F-NasDem mendukung penguatan pelayanan publik melalui pemenuhan fasilitas kesehatan, termasuk pembangunan dan pengembangan rumah sakit milik Pemerintah Provinsi PBD.
Mereka juga meminta perhatian pemerintah terhadap warga terlantar dan lanjut usia (lansia). Pemerintah didorong memberikan dukungan kepada lembaga-lembaga yang selama ini menangani kelompok tersebut.
Di sektor pemberdayaan masyarakat, Fraksi NasDem mendorong peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP) melalui penguatan akses pendidikan serta penyaluran bantuan UMKM yang tepat sasaran.
F-NasDem berharap seluruh pihak terus memperkuat sinergi dalam pembahasan APBD Perubahan 2026 sehingga kebijakan anggaran dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendorong pemerataan kesejahteraan di Papua Barat Daya.
KENN
