Koreri.com, Ambon – Rencana pemerintah membangun Ambon New Port atau Pelabuhan Baru diharapkan tetap dilanjutkan.
Sebaliknya, rencana pemerintah menghapus proyek tersebut dari Program Strategis Nasional (PSN) di tinjau kembali.
“Semoga apa yang disampaikan kepala negara membatalkan proyek tersebut baru sebatas wacana,” kata Anggota Komisi III DPRD Maluku Anos Yeremias di Ambon, Senin (31/7/2023).
Harapan itu disampaikan berkaitan dengan pernyataan Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo yang mengatakan pemerintah berencana mencoret sejumlah proyek yang dianggap tidak bakal tergarap hingga 2024 .
Misalnya proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya (Jatim) dan Pelabuhan Ambon Baru (ANP) yang pastinya bakalan didrop oleh Pemerintah dalam Program Strategi Nasional.
Pemerintah beralasan kalau ANP bisa dibangun jika ada pihak swasta yang mau masuk untuk berinvestasi sesuai penjelasan Menko Marves beberapa waktu lalu.
Anos menjelaskan, dalam pertemuan kemarin bersama Deputi I Kepala Staf Kepresidenan RI Febry Tetelepta di DPR RI membahas terkait persoalan infrastruktur menyampaikan bahwa akan dibangun ANP bersama Lumbung Ikan Nasional (LIN).
“Jadi kita tunggu saja perkembangannya,” ucapnya.
Kemudian pernyataan Presiden Joko Widodo itu, menurut Anos belum ada suratnya. Namun jika memang ada wacana seperti itu bisa ditanyakan langsung ke Pemerintah provinsi.
“Kalau pun ada surat resmi dari Presiden, maka tidak perlu menyalahkan siapa pun karena perlu dilakukan pengecekan ke Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk memastikan apakah benar ANP dan Lumbung Ikan Nasional dibatalkan,” tandasnya.
Anos menilai adanya kekurangan dalam proses pematangan lahan yang belum selesai, dan banyak orang dari Negeri Waai, Kecamatan Salahutu (Pulau Ambon) Kabupaten Maluku Tengah yang datang ke DPRD mengeluhkan patokan harga pembebasan lahan karena dinilai tidak sesuai harapan mereka.
ZAN
