Koreri.com, Sorong – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya (PBD) melalui Biro Hukum melaunching Website Jaringan Dokumentasi dan informasi Hukum (JDIH) di Hotel Rilych Panorama Sorong, Selasa (25/6/2024).
Pejabat Sekretaris Daerah Jhoni Way mewakili Pj Gubernur PBD menyampaikan sangat mendukung website JDIH tersebut.
“Karena ini adalah salah satu inisiatif penting yang akan membawa Pemerintah lebih dekat kepada cita-cita kita.
Dimana melalui JDIH ini kita berkomitmen untuk menyediakan layanan informasi hukum yang mudah bagi seluruh masyarakat Papua Barat Daya,” urainya.
Olehnya itu, sebagai kepala daerah, Pj Gubernur menyatakan sangat mendukung peluncuran website tersebut karena memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas layanan publik di berbagai sektor.
Ia kemudian menyebutkan beberapa keuntungan Website JDIH terkait peningkatan kualitas layanan publik diantaranya soal transparansi dan akuntabilitas.
Masyarakat sekarang dapat mengakses berbagai dokumentasi hukum secara mudah dan cepat.
“Dengan akses ini masyarakat juga dapat mengetahui hak dan kewajibannya serta mengikuti perkembangan hukum yang berlaku,” urainya.
Kemudian, aspek transparansi juga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan memastikan akuntabilitas dalam setiap kebijakan yang diambil menjadi efisien dan efektif.
“Hal ini akan memudahkan aparat pemerintah dan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan tanpa harus melalui proses yang berbelit-belit,” tandasnya.
Selanjutnya berkaitan dengan efisiensi, yang diharapkan berdampak positif pada kualitas layanan publik yang lebih cepat dan responsif.
“Juga kemudahan akses bagi seluruh lapisan masyarakat. Dimana website ini dirancang untuk dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk mereka yang berada di daerah terpencil,” sambungnya.
Hal ini kata Pj Gubernur, sejalan dengan prinsip pemerataan akses informasi layanan yang adil bagi seluruh warga masyarakat Papua Barat Daya tanpa terkecuali.
Selain itu juga, dapat meningkatkan kesadaran hukum.
“Karena masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi hukum yang relevan dan terkini. Sehingga hal ini akan membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong terciptanya masyarakat yang lebih taat hukum dan berpartisipasial dalam proses pembangunan daerah,” tandasnya.
Terakhir, berkaitan dengan kolaborasi antar instansi.
“Karena jadinya akan mendorong kolaborasi dan sinergi antara berbagai instansi Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Sinergi ini sangat penting untuk memastikan bahwa informasi hukum yang disediakan selalu lengkap dan update dan dapat diandalkan mendukung terciptanya layanan publik yang lebih terintegrasi dan holistik,” tandasnya.
Pj Gubernur, menambahkan, peluncuran Website JDIH ini adalah langkah awal dari perjalanan panjang Pemerintah PBD untuk mewujudkan layanan publik yang berkualitas dan transparan.
“Saya mengajak semua pihak baik dari kalangan pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat hingga media untuk mendukung dan memanfaatkannya,” pungkasnya.
ZAN
