Koreri.com, Ternate– Anggota Komisi V DPR RI, Saadiah Uluputty, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Maluku Utara dalam rangka agenda reses bersama mitra kerja.
Kunjungan tersebut disambut langsung oleh jajaran pemerintah daerah setempat.
Dalam pertemuan tersebut, Saadiah kembali menegaskan pentingnya keadilan konektivitas bagi wilayah kepulauan, khususnya Maluku dan Maluku Utara yang memiliki karakter geografis berbasis laut.
Menurutnya, hingga saat ini pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan belum sepenuhnya mendapatkan perhatian setara dibandingkan wilayah daratan.
“Jika di Pulau Jawa pembangunan jalan tol dan kereta api begitu masif, maka di wilayah kepulauan harus ada pendekatan setara melalui penguatan tol laut,
pembangunan dermaga, serta penyediaan moda transportasi laut yang memadai,” ujar Saadiah dalam rilisnya, Rabu (23/4/2026).
Ia menyoroti masih terbatasnya akses transportasi di sejumlah wilayah, yang diperparah dengan tingginya harga tiket pesawat.
Kondisi ini dinilai semakin membatasi mobilitas masyarakat dan memperlebar kesenjangan antarwilayah.
Lebih lanjut, Saadiah juga menyinggung pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang sebenarnya cukup baik dan didukung potensi sumber daya alam yang besar.
Namun, menurutnya, peningkatan tersebut belum sepenuhnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
“Ini menunjukkan adanya persoalan yang lebih dalam, yakni kemiskinan struktural yang membutuhkan penanganan dengan pendekatan yang tepat,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, ia mendorong agar pemerintah menghadirkan paradigma baru dalam pembangunan nasional.
Tidak hanya berfokus pada ketahanan pangan dan energi, tetapi juga memberikan perhatian serius terhadap konektivitas dan pelayanan dasar di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), khususnya wilayah kepulauan.
Selain itu, Saadiah juga menekankan pentingnya percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan sebagai payung hukum untuk memperkuat keberpihakan negara terhadap wilayah kepulauan.
“Persoalan ini bukan sekadar program, tetapi soal keberanian dalam mengambil keputusan. Yang dibutuhkan saat ini adalah political will dan goodwill untuk menghadirkan keadilan pembangunan,” ujarnya.
Ia menambahkan, kunjungan ini menjadi pengingat bahwa aspirasi masyarakat di wilayah kepulauan harus terus diperjuangkan agar kehadiran negara benar-benar dirasakan secara nyata.
RLS
