Koreri.com, Aimas – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Dudung Abdurachman, menegaskan pentingnya pendekatan humanis dan pemerataan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari strategi menjaga keamanan dan mempercepat pembangunan di Tanah Papua, lebih khusus di Papua Barat Daya (PBD).
Penegasan itu disampaikan Prof. Dudung setelah menggelar rapat koordinasi penguatan stabilitas pertahanan dan keamanan negara di Provinsi Papua Barat Daya bersama Gubernur Elisa Kambu, Kapolda PBD dan Kapolres jajaran, Pangkogabwilhan III, Pangdam XVIII Kasuari, Danrem 181/ PVT, serta Dandim 1802/ Sorong untuk mengevaluasi pelaksanaan program prioritas Presiden dan program strategis nasional di wilayah tersebut.
Rapat koordinasi penguatan stabilitas pertahanan dan keamanan negara berlangsung di Mapolda Papua Barat Daya, Rabu (28/10/2026) dihadiri sejumlah masyarakat sipil.
Dalam keterangan persnya Dudung menilai, berdasarkan laporan pemerintah daerah dan aparat keamanan, pelaksanaan program pembangunan di Papua Barat Daya masih berjalan sesuai arah kebijakan Presiden.
Ia juga mengapresiasi pendekatan persuasif yang dilakukan TNI dan Polri terhadap kelompok masyarakat yang masih berada di hutan.
Pendekatan tersebut dinilai mulai menunjukkan hasil, dengan sebagian di antaranya berangsur kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.
Menurut Menko Dudung, pendekatan yang mengedepankan dialog dan hati nurani perlu terus diperkuat, tanpa mengesampingkan tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang mengancam keselamatan masyarakat.
“Tidak serta-merta mengedepankan tindakan tegas, tetapi pendekatan dengan hati justru dapat semakin efektif,” ujarnya.
Menko Dudung menambahkan, upaya menjaga stabilitas keamanan di Papua membutuhkan sinergi seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, TNI, Polri, hingga unsur terkait lainnya.
Namun, ia mengingatkan agar perhatian pemerintah tidak hanya terpusat pada kelompok yang masih berada di hutan. Masyarakat yang telah hidup berdampingan secara damai juga harus mendapatkan perhatian melalui peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan.
Mantan Kasad TNI itu menegaskan, keamanan dan kesejahteraan merupakan dua hal yang saling berkaitan.
Karena itu, pembangunan di Tanah Papua harus dirasakan seluruh lapisan masyarakat hingga tingkat paling bawah.
“Pesan Bapak Presiden, kesejahteraan di Tanah Papua harus sampai kepada elemen masyarakat yang paling rendah. Dengan begitu, pemerataan dan kesempatan bagi seluruh masyarakat dapat terjamin,” tegasnya.
KENN
