Bupati Mimika Jadi Narasumber Pleno KKT II, Bahas Toleransi hingga Pembangunan Inklusif

Bupati JR Pleno KKT II 2026
Bupati Johannes Rettob (kanan) saat menjadi narasumber dalam Sesi II – Pleno 1 Konferensi Kota Toleran (KKT) II Tahun 2026 di Kabupaten Mimika, Papua Tenga / Foto: Dinas Kominfo Mimika

Koreri.com, Timika — Toleransi bukan sekadar menjaga kerukunan, tetapi menjadi fondasi penting dalam membangun demokrasi yang sehat dan pembangunan yang inklusif.

Pesan tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan dalam Sesi II – Pleno 1 Konferensi Kota Toleran (KKT) II Tahun 2026 di Kabupaten Mimika, Papua Tengah.‎‎

Dalam sesi pleno yang mengangkat tema “Kota Toleran sebagai Fondasi Demokrasi dan Pembangunan Inklusif” tersebut, Bupati Mimika Johannes Rettob, S.Sos., M.M., hadir sebagai salah satu narasumber bersama Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie, S.E., M.H., Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama RI, H. Muhammad Adib Abdushomad, M.Ag., M.Ed., Ph.D., serta Akademisi Papua, Dr. Septinus Saa, S.Sos.,M.Si.‎‎

Diskusi ini menjadi ruang berbagi pandangan, pengalaman dan praktik baik mengenai pentingnya membangun kehidupan masyarakat yang harmonis di tengah
keberagaman.‎‎

Pembahasan menyoroti bagaimana toleransi dapat menjadi kekuatan dalam memperkuat demokrasi, menjaga persatuan, serta memastikan seluruh kelompok masyarakat memperoleh kesempatan dan ruang yang setara dalam proses pembangunan.‎‎

Bagi Kabupaten Mimika, isu toleransi memiliki arti penting mengingat daerah ini dihuni masyarakat dengan latar belakang suku, agama, budaya, dan adat istiadat yang beragama.

Keberagaman tersebut merupakan kekayaan daerah yang perlu terus dirawat melalui dialog, sikap saling menghormati, serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat.‎‎

Kehadiran para narasumber dari unsur pemerintah daerah, Kementerian Agama, dan akademisi memberikan perspektif yang beragam mengenai tantangan sekaligus peluang dalam mewujudkan kota yang toleran dan inklusif.‎‎

Melalui forum KKT II 2026, diharapkan pertukaran gagasan dan pengalaman tersebut dapat melahirkan rekomendasi serta komitmen bersama bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kebijakan dan praktik toleransi di tengah masyarakat.‎‎

Konferensi ini sekaligus menegaskan bahwa pembangunan kota tidak hanya diukur dari kemajuan infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan kehidupan yang damai, adil, setara, dan menghargai keberagaman.‎‎

TIM