Koreri.com, Timika – Kepala Bidang Lembaga Kerukunan Agama dan Lembaga Keagamaan, Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI, Hery Susanto, S.S., M.A.P., tampil sebagai narasumber di Sesi IV – Pleno 2 Konferensi Kota Toleran (KKT) II Tahun 2026 di Kabupaten Mimika, Papua Tengah.
Salah satu pesan pentingnya bahwa menjaga kerukunan di tengah keberagaman bukan sekadar memastikan setiap orang bebas memeluk agama dan menjalankan ibadah.
Tapi lebih dari itu, diperlukan kesadaran bersama untuk saling menghormati, menerima perbedaan, dan menjaga kehidupan masyarakat tetap damai.
Dalam forum tersebut, Hery mengingatkan bahwa persoalan kebebasan beragama dan berkeyakinan masih menjadi tantangan di Indonesia.
Berdasarkan data yang dipaparkannya, tercatat 3.292 kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan sepanjang 2007–2025.
Menurutnya, angka tersebut menjadi pengingat bahwa toleransi tidak cukup hanya dibicarakan, tetapi harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.
Ia menjelaskan, kebebasan beragama merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945.
Setiap orang memiliki hak untuk meyakini agama dan kepercayaannya, sekaligus menjalankan ibadah dengan tetap menghormati hak orang lain dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Salah satu persoalan yang kerap menjadi tantangan dalam menjaga kerukunan adalah pendirian rumah ibadah.
Perbedaan pandangan mengenai persoalan tersebut, kata Hery, perlu diselesaikan melalui komunikasi, dialog, dan pendekatan persuasif.
Namun, ia menegaskan bahwa persoalan administrasi maupun perizinan rumah ibadah tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan intimidasi, diskriminasi, atau menghalangi umat beragama menjalankan ibadah.
Karena itu, pemahaman masyarakat terhadap aturan perlu terus diperkuat.
Pemerintah daerah, tokoh agama, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), serta organisasi keagamaan diharapkan mengambil peran aktif dalam membangun komunikasi dan mencegah munculnya konflik.
Hery juga mendorong penguatan literasi kerukunan melalui edukasi di media sosial, peningkatan kemampuan penyelesaian konflik, serta memperbanyak ruang perjumpaan dan dialog lintas agama.
Ia turut memaparkan perkembangan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) 2025 yang mencapai 78,2 atau meningkat 1,42 poin dibandingkan tahun sebelumnya.
Indeks tersebut diukur melalui tiga indikator utama, yakni toleransi, kesetaraan, dan kebersamaan.
Meski menunjukkan peningkatan, aspek kebersamaan dinilai masih perlu diperkuat.
Menurut Hery, kerukunan tidak cukup dibangun melalui kegiatan seremonial. Hal yang lebih penting adalah menghadirkan interaksi nyata antarkelompok masyarakat agar setiap orang dapat saling mengenal, memahami, dan menghargai perbedaan.
Ia berharap FKUB semakin aktif menjadi ruang komunikasi sekaligus jembatan penyelesaian persoalan antarumat beragama di daerah.
Melalui KKT II Tahun 2026 di Mimika, berbagai pengalaman dan praktik baik dari daerah diharapkan dapat menjadi pembelajaran bersama dalam membangun kehidupan masyarakat yang terbuka dan inklusif.
Hery menegaskan, merawat kerukunan bukan hanya tanggung jawab pemerintah maupun tokoh agama, melainkan tugas seluruh masyarakat.
Sebab, keberagaman agama, suku, budaya, dan kepercayaan bukanlah alasan untuk terpecah, tetapi kekuatan untuk membangun persaudaraan dan menjaga persatuan.
Di tengah perbedaan, toleransi tumbuh ketika setiap orang mau saling menghargai dan memberi ruang bagi sesamanya untuk hidup berdampingan secara damai.
TIM












