Koreri.com, Timika – Wali Kota Banjarmasin, H. Muhammad Yamin HR, tampil sebagai narasumber dengan berbagi pengalaman tentang praktik baik toleransi dalam Sesi IV – Pleno 2 Konferensi Kota Toleran (KKT) II Tahun 2026 di Kabupaten Mimika, Papua Tengah.
Mengusung tema Dari Kota Seribu Sungai untuk Indonesia: Merawat Keberagaman, Memperkuat Persaudaraan, Mewujudkan Kota Maju dan Sejahtera, Muhammad Yamin memaparkan upaya Pemerintah Kota Banjarmasin menjaga kerukunan di tengah masyarakat yang memiliki beragam agama, suku, dan budaya.
Prinsipnya, keberagaman bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk membangun persaudaraan dan kehidupan masyarakat yang harmonis. Namun, menjaga kerukunan membutuhkan komitmen pemerintah serta keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
Yamin mengatakan, pembangunan daerah tidak mungkin hanya dikerjakan pemerintah.
Dibutuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat agar setiap program dapat berjalan serta memberikan manfaat bagi semua warga.
Menurutnya, keberagaman yang dimiliki Banjarmasin harus dirawat melalui kehidupan bertetangga, interaksi sosial, dan kebiasaan saling menghormati.
Sebagai bentuk komitmen mendukung itu, Pemerintah Kota Banjarmasin telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 sebagai landasan kebijakan dalam memperkuat kehidupan masyarakat yang toleran.
Regulasi tersebut menjadi salah satu upaya agar toleransi tidak berhenti sebagai slogan, tetapi diwujudkan dalam kebijakan dan tindakan nyata.
Pelaksanaannya dilakukan melalui kerja sama pemerintah daerah dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), forum pembauran kebangsaan, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan akademisi.
Muhammad Yamin juga menekankan pentingnya edukasi, dialog lintas agama dan budaya, serta penyebaran informasi yang mendorong masyarakat untuk memahami dan menghargai perbedaan.
Selain itu, pemerintah daerah perlu menyediakan ruang publik yang terbuka bagi seluruh kelompok masyarakat dan memastikan pelayanan publik diberikan secara adil tanpa membedakan latar belakang agama, suku, maupun budaya.
Ia turut mendorong kerja sama antardaerah melalui pertukaran pengalaman dan praktik baik dalam membangun kebijakan toleransi.
Dengan demikian, setiap daerah dapat saling belajar dan mengembangkan program yang sesuai dengan kondisi masyarakatnya.
Menurutnya, berbagai upaya tersebut juga perlu disertai indikator yang jelas agar kegiatan dialog dan koordinasi menghasilkan langkah nyata serta memberikan dampak berkelanjutan.
Melalui KKT II Tahun 2026 di Mimika, pengalaman Kota Banjarmasin diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam memperkuat kehidupan masyarakat yang inklusif.
Pesan yang ingin disampaikan sederhana: merawat toleransi bukan hanya tentang menerima perbedaan, tetapi juga membangun kepedulian dan persaudaraan dalam kehidupan sehari-hari.
Dengan kebersamaan, keberagaman dapat menjadi kekuatan untuk menjaga persatuan dan mewujudkan kehidupan masyarakat yang damai, harmonis, maju, serta sejahtera.
TIM












