MRPBD Minta 2 Raperdasus OAP Perjelas Hak Adat-Batasi Tafsir Afirmasi Politik

Vincentius Paulinus Baru
Wakil Ketua II MRPBD Vincentius Paulus Baru, S.T.,M.URP / Foto: KENN

Koreri.com, Sorong – Majelis Rakyat Papua Barat Daya (MRPBD) mendorong agar dua Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) tentang Orang Asli Papua (OAP) dan Raperdasus Masyarakat Hukum Adat yang sudah mendapat pertimbangan tidak sekadar mengatur pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, tetapi juga memberikan kepastian hukum mengenai identitas, hak, serta pengelolaan sumber daya adat.

Wakil Ketua II MRPBD Vincentius Paulinus Baru, S.T., M.URP mengatakan pihaknya telah menyampaikan sejumlah saran dan pertimbangan kepada DPRP Papua Barat Daya berdasarkan hasil penjaringan aspirasi dan kajian langsung bersama masyarakat adat di sejumlah wilayah.

Salah satu poin penting yang menjadi perhatian lembaga kultur ini terkait dengan penggunaan frasa dan/atau dalam pengaturan mengenai status OAP.

Frasa tersebut menurut Paul Baru harus dirumuskan secara tepat agar tidak menimbulkan penafsiran yang keliru, terutama dalam menentukan status OAP berdasarkan garis keturunan ibu.

“Frasa dan/atau itu harus digunakan secara tepat, khususnya untuk mengakomodasi keturunan dari ibu asli Papua yang menikah dengan orang non-Papua. Jangan sampai ketentuan ini justru membuka ruang bagi pihak yang bukan OAP untuk memanfaatkan aturan demi kepentingan politik,” tegasnya kepada wartawan usai rapat pleno penyerahan hasil pertimbangan MPRBD di Rilylich Panorama Sorong, Senin (16/11/2026).

Paul mengungkapkan, masukan tersebut bukan muncul secara tiba-tiba.

MRPBD telah berulang kali melakukan penjaringan aspirasi masyarakat, termasuk melalui konsultasi dan kajian khusus di Kabupaten Tambrauw, Maybrat, Sorong Selatan, dan wilayah lainnya.

Hasil kajian itu kemudian menjadi dasar penyusunan saran dan pertimbangan MRPBD terhadap dua Ranperdasus yang diajukan DPRP Papua Barat Daya.

Selain persoalan afirmasi OAP, MRPBD juga menyoroti pengaturan mengenai masyarakat hukum adat yang dinilai masih terlalu umum.

Menurutnya, Raperdasus perlu mengatur secara lebih terperinci identitas suku, subsuku, marga, hingga wilayah ulayat masing-masing masyarakat adat. Pengaturan tersebut penting agar implementasi kebijakan afirmasi tidak salah sasaran.

“Harus jelas masyarakat adat itu siapa, sukunya apa, marganya apa, subsukunya apa, serta wilayah adatnya berada di mana? Kalau pengaturannya masih terlalu umum, bagaimana Pemerintah bisa menerapkannya secara tepat,” imbuhnya.

Ia juga menekankan pentingnya pengaturan hak masyarakat adat dalam pemanfaatan hutan, pertambangan, perkebunan, perikanan, hingga sektor pariwisata.

KENN