Kemiskinan Esktrem Jadi Pembahasan Prioritas Raker Bupati/ Walikota

WhatsApp Image 2021 11 04 at 19.36.46
Rapat Kerja Bupati/ Walikota se-Papua Barat Tahun 2021 di Ballroom Aston Niu Manokwari, Kamis (4/11/2021).(Foto : Istimewa)

Koreri.com, Manokwari– Gubernur Papua Barat Drs Dominggus Mandacan,M.Si berharap kepala daerah di tingkat Kabupaten/ Kota dapat menterjemahkan program pemerintah pusat ke daerah sehingga memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Papua Barat.

Menurut Dominggus Mandacan bahwa dalam rapat kerja Bupati/Walikota tahun 2021 ini para pemerintah pusat melalui kementrian terkait sudah memaparkan sejumlah program dan kebijakan sehingga diharapkan dapat diimplementasikan di daerah.

“Mari kita sinkronkan semua program dan kebijakan yang ada baik menterjemahkan pusat, provinsi hingga ke Kabupaten/ Kota dengan harapan sasaran kita terakhir pada rakyat gitu, terutama berkaitan dengan kemiskinan ekstrem,” jelas Gubernur Mandacan kepada wartawan usai memimpin rapat kerja Bupati/ Walikota se-Papua Barat di Balroom Aston Niu Manokwari, Kamis (4/11/2021).

Dikatakan Mandacan bahwa kemisikinan ekstrem menjadi salah satu sasaran prioritas dalam dalam rapat kerja ini karena bukan saja 5 Kabupaten yang sudah diumumkan tetapi daerah lain juga harus mengantisipasi.

Salah satu antisipasi yang melakasanakan program pemerintah dalam mendukung ekonomi yang berpihak kepada masyarakat kecil.

“Akan menjadi catatan penting dalam raker Bupati/ Walikota se-Papua Barat, kementrian PDT dan Transmigrasi sudah menjelaskan tentang persoalan ini, akan menjadi referensi kita,” ucap Gubernur yang punya visi-misi Membangun Dengan Hati, Mempersatukan Dengan Kasih Menuju Papua Barat Yang Aman, Sejahtera dan Bermartabat itu.

Dominggus juga menekankan pentingnya komunikasi bersama demi tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pertama diharapkan kepada setiap pimpinan daerah terus melakukan komunikasi secara berjenjang dengan tetap mengedepankan aturan-aturan yang berlaku, serta terus melakukan kerjasama antara daerah guna menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi di wilayahnya.

Selanjutnya dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, maka baik Provinsi Papua Barat maupun Kabupaten/Kota dapat melakukan kerjasama dengan daerah lain dan pihak ketiga guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

“Ketiga, Pemerintah daerah harus mengambil langkah-langkah strategis  guna penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi yang dikeluarkan dalam program dan kegiatan pada APBD masing-masing daerah. Keempat, tak lupa saya mengajak Bupati dan Walikota di Provinsi Papua Barat, mari kita bangun Komitmen bersama untuk menjadikan Papua Barat yang tanpa covid-19, tanpa miras, narkoba,  penggunaan lem, kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap anak,” harap Gubernur.

KENN