Koreri.com, Jakarta – Berkembangnya lagi wacana penundaan Pemilu menjelang 2024 terus memicu banyak tanggapan dan komentar dari berbagai pihak.
Wacana ini dinilai menjadi alarm bagi masyarakat bahwa amanat reformasi 1998 terancam dikhianati oleh permufakatan jahat sekelompok elite yang ingin menghancurkan reputasi Presiden Joko Widodo.
Demikian pernyataan yang disampaikan Dr. Wijayanto, seorang pengamat politik dari Universitas Diponegoro Semarang.
“Sejak tahun 2019 saya sudah ditanya tentang wacana perpanjangan masa jabatan Presiden, dan sampai tahun ini kita masih bertemu lagi dengan wacana penundaan pemilu, yang mencerminkan hawa nafsu inkonstitusional tidak padam juga. Ini menjadi alarm tanda bahaya. Kalau pemilu sampai ditunda atau masa pemerintahan diperpanjang, walaupun dicarikan pembenaran melalui amandemen konstitusi, Indonesia tidak bisa lagi disebut sebagai negara demokrasi. Masyarakat hendaknya tidak lagi memilih parpol-parpol yang mengkhianati semangat reformasi pada Pemilu 2024 nanti,” urainya.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan tegas menolak wacana penundaan pemilu.
“Kalau alasannya aspirasi rakyat, rakyat yang mana? Jangan main-main dengan suara rakyat. Kok ringan-ringan saja menabrak konstitusi? Kita berkeliling ke 34 provinsi dan ratusan kabupaten kota, yang ada masyarakat justru mengeluh atas kondisi hari ini yang tidak kunjung membaik. Prioritas pun tidak ada,” tegasnya. Minggu (27/2/2022).
Tanggapan lainnya disampaikan, Wasekjen DPP Partai Demokrat Jovan Latuconsina.
“Kami, Partai Demokrat, tidak takut menyuarakan kebenaran. Di sana sini sedang banyak masalah. Kita tahu memang tidak mudah. Tetapi hak konstitusi rakyat jangan dipotong. Kami terus berikhtiar untuk selalu tunduk pada konstitusi,” tegasnya.
Lulusan Nanjing Tiongkok ini melanjutkan, sudah jelas Presiden Joko Widodo menegaskan tidak ada perpanjangan jabatan Presiden.
“Tunda Pemilu sama dengan perpanjangan jabatan Presiden,” Latuconsina mengutip pernyataan Presiden beberapa waktu lalu.
“Kan ini sama dengan menampar muka beliau! Memalukan orang-orang yang ingin memalukan nama Presiden ini. Makanya saya setuju dengan pernyataan Pak Wasisto Raharjo Jati, peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional, bahwa Parpol yang mendukung ide penundaan Pemilu dan Perpanjangan masa jabatan Presiden telah mengkhianati amanat reformasi. Padahal salah satu amanat reformasi adalah pembatasan masa jabatan Presiden yang dituangkan dalam UUD 1945,” tegasnya.
Latuconsina pun mendesak Presiden Joko Widodo harus segera bersikap.
“Kalau Presiden di ganggu terus dengan ide-ide gila ini, kasihan beliau. Presiden harus segera bersuara dan menghentikan wacana tunda Pemilu ini. Karena saya meyakini, ini bukan kehendak beliau, hanya orang yang mau cari muka saja sama beliau. Kalau Presiden diam, nanti orang pikir anggap benar. Sekali lagi kasihan nama Presiden dirusak oleh orang-orang bermental Orde Baru,” tandasnya.
Wacana penundaan pemilu ini mula-mula digaungkan bulan Januari 2022 oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Namun kemudian surut setelah ditolak oleh berbagai pihak.
Isu ini kemudian kembali memanas setelah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menggaungkan isu ini lagi pada Februari 2022 dengan alasan pandemi.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto lalu menerima aspirasi dari sejumlah petani yang menginginkan penundaan pemilu.
Presiden Jokowi didesak untuk menegaskan sikapnya atas wacana yang meresahkan ini.
RIL
