as
as

Bupati Sarmi  Diduga Palsukan Dokumen Negara

Demo Bupati Sarmi

Koreri.com, Jayapura – Sejumlah masyarakat Sarmi menggelar demo damai di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, senin siang (10/2/2020).

Mereka mendesak pimpinan Dewan beserta anggota untuk mengusut dugaan pemalsuan dokumen negara terkait penonaktifan Wakil Bupati Sarmi Yosina T. Insyaf, SE,MM.

“Kami atas nama masyarakat Sarmi sebanyak 200 orang hari ini ke gedung menyampaikan aspirasi terkait penonaktifan Wakil Bupati Sarmi,” kata penanggung jawab demo, Adolf Dimo didampingi juru bicara aksi, Pdt. Marthen Insaf, SH dalam keterangan persnya, Senin sore (10/2/2020).

Dikatakan,  tuntutan masyarakat Sarmi hari ini antara lain meminta Dewan untuk menelusuri surat penonaktifan Wabup Sarmi, karena surat tersebut diduga palsu.

“Kami minta DPRD membentuk tim menelusuri dan menyelidiki surat penonaktifan Wakil Bupati. Karena surat tersebut palsu dan merupakan tindakan pembohongan publik di Sarmi,” kecamnya.

Ditegaskan, dengan keluarnya surat dari Menteri Dalam Negeri nomor 114/414/Otda tanggal 27 Januari 2020 perihal Pengaktifan Wakil Bupati Sarmi Yosina T. Insyaf, SE, MM membuktikan bahwa surat penonaktifan yang bersangkutan palsu.

“Ini terkait dokumen negara. Apabila surat penonaktifan ini palsu maka kami minta DPRD Sarmi segera menggelar rapat Paripurna untuk menurunkan Bupati Sarmi,” cetus Pdt. Marthen Insaf, SH.

Pdt. Marthen meminta aparat hukum untuk segera mengusut pemalsuan dokumen negara tersebut.

“Dalam tuntutan kami yang disampaikan ke DPRD juga meminta Presiden, Menteri Dalam Negeri, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, dan Gubernur Papua untuk mengusut pemalsuan dokumen ini. Ini adalah pembohongan publik,” tegasnya.

Penyampaian aspirasi masyarakat di gedung dewan diterima Wakil Ketua I Roby Pampang, SE beserta Anggota DPRD Sarmi, Alberth Niniwen, Harius Bahi, SE, Mustafa M. SE, Jumriati, Daniel Wanewar, Adam Samrau, Edi Tananar dan Gaspar Naunik,SE.

Anggota DPRD Sarmi, Alberth Niniwen yang dikonfirmasi terkait aksi demo tersebut membenarkan jika Senin (10/2/2020), pihaknya menerima sejumlah masyarakat Sarmi yang menggelar demo damai.

Mereka meminta dewan untuk menelusuri dan mengkonsultasikan dokumen ataupun surat terkait penonaktifan Wabup Sarmi Yosina T. Insyaf, SE, MM.

“Masyarakat datang demo tadi dan mereka meminta Dewan mengusut surat-surat terkait Wakil Bupati Sarmi. Kami Dewan menampung aspirasi ini dan akan menindaklanjuti ke pihak-pihak terkait,”jelas Niniwen saat dikonfirmasi via telepon selulernya, Senin petang.

Dia juga menambahkan dalam tuntutannya, mereka meminta apabila Wabup  dinonaktifan maka Bupati Sarmi juga harus diturunkan dari jabatan karena keduanya adalah pasangan saat pemilihan kepala daerah (Pilkada), beberapa waktu lalu.

Pada kesempatan tersebut, Niniwen juga menegaskan bahwa Dewan tidak pernah menjadwalkan maupun menganggendakan rapat pembahasan pergantian Wabup Sarmi.

Oleh karena, itu apabila ada pihak-pihak Dewan yang membuat hal tersebut maka itu diluar agenda resmi DPRD Sarmi.

“Saya meluruskan bahwa terkait surat yang ditandatangani Pimpinan, Wakil Ketua Dewan  dan sejumlah ketua-ketua  terkait pergantian Wakil Bupati Sarmi, itu diluar agenda Dewan. Saya selaku anggota Badan Musyawarah tidak pernah menjadwalkan dan mengagendakan rapat membahas pergantian,” tegasnya.

Mengenai langkah konkret yang akan dilakukan Dewan, kata Niniwen, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab lembaga maka aspirasi ini ditampung dan akan ditindaklanjuti melalui konsultasi ke pihak-pihak terkait seperti Kementerian Dalam Negeri, Mahkamah Agung, Pemerintah Provinsi Papua dan lembaga terkait lainnya.

“Apabila nanti terbukti surat-surat yang beredar ini palsu maka sudah masuk ranah hukum dan menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum,” janjinya.

Pada kesempatan tersebut, Niniwen juga mengajak masyarakat Sarmi menjaga kabupaten ini tetap aman dan damai. Masyarakat diminta untuk tepat tenang dan tidak menggelar aksi demo lagi.

“Dewan akan bekerja. Masyarakat tetap tenang. Kalau merasa ada aspirasi yang perlu disampaikan silahkan disampaikan ke Dewan. Kita jaga Sarmi supaya tepam aman,” pungkasnya.

VDM

as