as
as

Pengawasan Dana Covid-19 Biak Terkesan Ditutupi

Demo 3 LSM Biak Dana Covid 10

Koreri.com, Biak – Tiga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yaitu Kampak Papua, PKN, FPKB bersama masyarakat melakukan aksi demo damai di kantor DPRD Biak Numfor, Rabu (15/7/2020).

Dalam aksi demo damai ini massa meminta anggota DPRD menggunakan kewenangan politiknya untuk mengawasi dana Covid-19 yang pengelolaannya oleh Pemerintah terkesan ditutupi.

Koordinator demo, Wellem Rumpaidus, mengaku kecewa dengan sikap para wakil rakyat di lembaga legislatif Biak Numfor.

“Kami datang ke rumah rakyat, yakni DPRD Biak tapi tidak diterima. Ini citra buruk bagi Dewan Biak. Mereka, anggota legislatif terhormat ada di dalam namun pintu di tutup dan dijaga ketat oleh aparat keamanan,” kecamnya.

Mantan anggota DPRD Biak Numfor 3 periode ini meminta Gubernur Papua, Lukas Enembe dan Presiden Jokowi agar bisa melihat permasalahan penggunaan dana Covid -19 di Kabupaten Biak Numfor yang tidak jelas.

“Kami juga berharap agar Kapolda Papua segera turun periksa 25 anggota DPRD kabupaten Biak Numfor,” tegasnya.

Sementara itu, Sekjen LSM Kampak Papua, Johan Rumkorem, mengatakan ada kejanggalan dalam penanganan dan pencegahan Covid-19 di Kabupaten Biak Numfor.

Terutama di rumah sakit, dimana insentif tenaga kesehatan belum dibayarkan.

“Itu juga ada pelanggaran HAM berat,” bebernya.

Dimana ada korban Covid-19, yakni ada yang sakit, dan meninggal divonis terjangkit virus mematikan itu.

Parahnya lagi, dikuburkan secara protokol Covid-19 namun swab test nya ternyata negatif.

Masalah ini tidak dilaporkan ke Satgas Covid -19 Provinsi Papua.

“Ini pelanggaran ham berat, kami minta Komnas HAM juga turun memeriksa. Keluarga korban merasa dirugikan. Mereka dikucilkan saat keluarga mereka divonis Covid-19. Yang ternyata hasil swab tesnya negatif. Sehingga dalam hal ini, kami minta ada pemeriksaan,” tegas Rumkorem.

Kampak Papua juga menegaskan masalah dana Covid -19 dan pemukulan anggota DPRD Biak Numfor akan tindak lanjuti ke Polda Papua bahkan sampai ke Pemerintah pusat.

“Suara rakyat adalah suara Tuhan, ada tangisan, jeritan dari rakyat yang harus diperjuangkan. Kami tidak akan mundur,” tegasnya.

ISA

as