Koreri.com, Jayapura – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua bakal memiliki kantor baru.
Kantor yang bakal dibangun dengan konstruksi megah pada awal 2021 ini akan berlokasi di Koya Timur, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura.
Lahannya pun sudah disiapkan dengan luas mencapai 384 hektar.
Gubernur Papua Lukas Enembe sendiri telah meninjau lokasi dimaksud pada Rabu (30/9/2020).
“Jadi, lahan sudah siap seluas 384 hektar nantinya akan dijadikan pusat pemerintahan Provinsi Papua yang baru,” ungkapnya saat didampingi kepala OPD di lingkungan Pemprov Papua meninjau lokasi pembangunan di Koya Timur, Distrik Muaratami, Kota Jayapura,.
Pembangunan tersebut digadang-gadang akan menjadi kantor Gubernur terbaik di Indonesia.
“Seluruh kantor OPD nantinya akan berada di Koya Timur,” kata Penjabat Sekda Papua Doren Wakerkwa kepada wartawan didampingi Gubernur Papua Lukas Enembe dan sejumlah Kepala OPD.
Ia menerangkan, selain merupakan janji kampanye Gubernur Papua Lukas Enembe dan Wagub Klemen Tinal dulu, wacana ini juga lahir karena melihat kondisi pusat pemerintahan di Kota Jayapura yang semakin padat dan kurang memadai, sehingga menyulitkan dalam melakukan koordinasi.
“Kami akan lakukan kajian, rapat hingga melakukan rancang bangunan, dan semua perencanaan akan disiapkan Dinas PUPR. Kita akan bahas berkaitan dengan AMDAL, konsultan perencanaan, pembayaran dan penyelesaian tanah, aspek lingkungan, semua kita bahas dan kita bicarakan,” terangnya.
Sementara, gedung yang selama ini menjadi tempat pusat pemerintahan akan digunakan untuk kepentingan lain.
“Luas lahan 384 hektar dibangun kantor gubernur yang baru, dan akan diikuti oleh seluruh kantor OPD. Selesai pembangunan sebelum berakhir masa jabatan Gubernur pada 2023. Dengan demikian tahun 2021 bisa kita mulai bekerja,” lanjut Doren.
Sementara itu, Kadis PUPR Papua, Girius One Yoman menyebutkan, gedung kantor Gubernur Papua di Koya Timur ini pastinya akan dibangun dengan inovasi baru dan lebih megah dari kantor pusat pemerintahan daerah lainnya di Indonesia.
“Pertama sesuai dengan arahan Gubernur, kami akan tata ruang kota sebagai kota baru untuk membangun kantor gubernur pasti ada inovasi baru kita akan lakukan sesuai mekanisme dan aturan yang ada,” jelasnya.
“Kita survei lokasi wacana yang diimpikan Gubernur Papua. Sementara kita akan nego harga kepada pemilik tanah belum final. Untuk pindah itu jelas, karena Kota Jayapura sudah tidak layak, kota sekian sudah tahun dan perkembangan semakin tahun semakin bertambah manusia dan kendaraannya, mobil dan lainnya,” kata dia.
Contohnya di venue PON, tambah Girius, Papua sudah kelas Asia, di mana tidak lama lagi gubernur resmikan Stadion Lukas Enembe.
“Itu saja begitu, apalagi kantor gubernur,” pungkasnya.
OZIE
