Menakar Peluang 9 Cawagub Papua

Salah satu isu politik yang hangat saat ini di Papua ialah tentang siapa yang akan menjadi Wakil Gubernur Papua pendamping Gubernur Lukas Enembe sampai tahun 2023.

Wajar dan sah-sah saja jika banyak pihak mengklaim bahwa merekalah yang paling pantas untuk bisa menggantikan posisi almarhum, Klemen Tinal sebagai Wakil Gubernur Papua.

Dalam tulisan ini, saya akan mencoba menganalisis dari berbagai sudut pandang politik. Dasar pemikiran dan argumentasi pada tulisan ini berdasarkan pada fakta dan realita yang ada di Bumi Papua.

Namun, untuk posisi kursi wakil Gubernur Papua kali ini, mempunyai “Nilai Politis” dan ” Nilai Strategis” yang cukup tinggi, dan siapa yang akan menjadi wakil Gubernur Papua kali ini, sudah hampir bisa dipastikan dialah yang akan menjadi Gubernur Papua 2024.

Dari 9 nama yang sudah beredar saat ini, sudah terlihat seberapa besar dukungan Parpol dan jumlah kursi di DPRP, kondisi ini adalah kondisi REAL, dari kekuatan Politik masing-masing calon wakil Gubernur. Untuk jabatan wakil Gubernur Papua ini selain figur tersebut harus cocok dan bisa bekerjasama yang baik dengan Gubernur Incumbent saat ini, juga harus dilihat seberapa besar kekuatan politiknya.

Karena, nantinya yang akan memilih dan yang akan menentukan adalah sidang Paripurna DPRP, melalui suatu voting dukungan suara. Tentunya, setelah DPRP menerima 2 nama yang diusulkan oleh Gubernur Papua, dari 9 nama yang diusulkan oleh koalisi Partai Politik itu.

Gubernur Papua, Lukas Enembe, didalam memilih 2 nama ini tentunya juga menganalisa dari banyak pertimbangan antara lain sbb:

Wagub yang bisa mengamankan keberpihakan kepada orang asli Papua (OAP).
Wagub yang bisa mengamankan kebijakan, sekaligus menerjemahkan visi misi gubernur untuk kepentingan seluruh rakyat Papua.
Wagub yang bisa melihat Papua secara utuh, yang menyadari bahwa Bumi Cenderawasih kaya akan sumber daya alam. Dan bisa membantu tugas-tugas pemerintahan dengan baik.

Dengan adanya syarat ini, Partai Politik yang tergabung dalam koalisi LUKMEN Jilid II bisa mengusulkan nama-nama kadernya untuk bisa dipilih oleh Gubernur Papua, sebanyak 2 nama yang akan diajukan ke DPRP.

3 syarat umum yang disebutkan, Lukas Enembe ini ialah Syarat Khusus, karena yang hanya tahu kriteria dan detailnya adalah dari 3 Point syarat khusus itu ialah Bapak Lukas Enembe sendiri.

Sedang Syarat Umumnya ialah memperoleh dukungan suara yang besar dari koalisi Partai Politik Papua Bangkit Jilid II, karena hal itulah yang akan menjadi DASAR HUKUM bagi Gubernur Papua untuk menentukan 2 Nama yang akan diajukan di DPRP untuk kemudian bisa dipilih 1 satu nama yang akan diajukan ke Presiden RI melalui Mendagri.

Dari 9 nama ini, saya coba perkecil menjadi 3 besar peraih suara dukungan politik yang terbesar yaitu:

Kenius Kogoya ( 5 Parpol / 15 Kursi ),
Yunus Wonda ( 3 Parpol / 11 kursi ).
Befa Yigibalom ( 3 Parpol /11 kursi )

Dengan adanya data Real dari Dukungan Suara Partai Politik ini, kader lainnya yang juga ingin dipilih untuk menjadi Wagub Papua, tidak akan bisa Protes, karena secara FAKTA dan REALITA, dukungan suara dari Paprpol koalisi Papua Bangkit Jilid II adalah kepada 3 orang yang namanya ada diatas itu.

Persoalan bahwa ke 3 orang tersebut karena kebetulan berasal dari wilayah Adat yang sama, hal itu lain perkara. Jika membahas soal Politik, patokannya adalah KEKUATAN (Kekuatan dalam dukungan Politik tentunya ).

Jadi dengan demikian tidak bisa diputar-putar lagi dengan berbagai argumen lainnya, tentang siapa yang tepat diajukan untuk menjadi Wagub Papua. Karena dari KEKUATAN dukungan Partai Politik telah menjawab semua itu.

PEMBAHASAN TENTANG ASPEK PILIHAN Personal (Keuntungan dan Kerugiannya)

Tiga figur, yakni KK, YW, BY, Ketiganya itu sama, artinya entah mau jadi KK yang mendampingi LE atau YW atau BY yang mendampingi LE sama saja. 3 Nama ini, adalah kader-kader didikan dari Pak Lukas Enembe sejak kurang lebih selama 10 tahun ini.

3 Kader ini sudah sangat teruji dan terbukti bisa bekerjasama dan bisa menterjemahkan segala kebijakan LE.

YW saat ini mempunyai beberapa kedudukan yang sangat strategis sebagai Wakil Ketua DPRP dan juga ketua PB PON XX Papua. YW juga digadang-gadangkan akan menjadi ketua DPD Partai Demokrat Papua nantinya.

Dalam hal ini, ada yang menarik jika Pak Lukas Enembe, tetap menginginkan YW yang akan dijadikan sebagai Gubernur Papua.

YW sudah memiliki banyak jabatan penting di wakil Ketua DPRP dan Ketua Harian PB PON Papua serta Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Papua.

YW alangkah lebih efektif bila tetap mengawal kebijakan LE di DPRP Papua dan juga nantinya fokus menjadi Ketua DPD Partai Demokrat Papua. Ketangguhan dan Kinerja YW sebagai wakil Ketua DPRP sudah sangat terbukti, bisa menghadang dan meredam segala angin badai yang menyerang LE yang berasalan dari DPRP maupun lawan politik. Sekaligus untuk menetralkan sedikit kegaduhan yang ada di sesama Partai Demokrat tentang prosedur penunjukan YW yang harus melalui Rekomendasi DPP Partai Demokrat.

Jika Gubernurnya dari Partai Demokrat dan wakilnya juga dari Partai Demokrat, hal ini kurang elok dalam suatu Komitmen Partai Politik yang Berkoalisi.

Jalan tengah atau solusi yang terbaik adalah, Gubernur Papua mengajukan 2 nama ke DPRP ialah :

Kenius Kogoya (Hanura, Golkar, PKPI, PPP, PKB = 5 Parpol/ 15 Kursi ) dan,
Befa Yigibalom ( 2 Parpol /11 Kursi ) berdasarkan perolehan dukungan suara terbanyak dari Partai Koalisi Papua Bangkit Jilid 2. no. urut 1 dan 3

Hal ini menggambarkan bahwa Pemerintahan di Provinsi Papua, sudah merupakan perpaduan kekuatan antara Partai Demokrat dan Partai Koalisi lainnya.

Dengan demikian akan menjadi Fair sesuai dengan kaidah Politik suatu Partai Koalisi dan akan menjadi suatu Contoh pendidikan politik yang baik bagi masyarakat Papua. Setiap kebijakan Politik akan dicatat dalam SEJARAH Pembangunan dan Perpolitikan Papua. Kita semua, wajib untuk memberikan masukan kepada Gubernur Papua, akan suatu kebijakan politik dan konsekuensi apa dari suatu kebijakan Politik tersebut.

Memang, tidak bisa dipungkiri, bahwa didalam menentukan kebijakan terhadap siapa calon Wakil Gubernur Papua adalah kewenangan dari Gubernur Papua, namun alangkah bijaknya jika kewenangan itu dipergunakan secara sesuai dengan Norma dan Kaidah serta Etika didalam Berkoalisi dengan beberapa Partai Politik yang lain.

Dan, Gubernur Papua sebagai Politikus yang berpengalaman tentunya sudah memperhitungkan semua resikonya terhadap kebijakan Politik yang akan diambilnya dalam menentukan siapa Calon Wakil Gubernur Papua yang terbaik untuk bisa mendampinginya.

Pada tahun 2024 nanti, Papua akan melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, kader pemimpin masa depan Papua sebagai penerus tongkat estafet LE, menang harus disiapkan dari sekarang. Memang benar, calon yang berpotensi untuk meneruskan kepemimpinan LE di tahun 2024 ada pada 3 orang ini yaitu, KK, YW, dan BY.

Tulisan dan Kajian ini dibuat berdasarkan data Hasil dukungan Partai Politik Koalisi Papua Bangkit Jilid II dan juga dari berita dinamika-dinamika Politik yang ada di tanah Papua, khususnya tentang pemilihan calon Wakil Gubernur Papua yang tepat untuk mendampingi, Lukas Enembe yang bisa diterima semua pihak.

ADRIAN INDRA, S.Sos

Direktur Excecutive Indonesia Network Election Survey