Koreri.com,Manokwari– Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat (DPR-PB) melalui Fraksi Otonomi Khusus desak agar sisa anggaran afirmasi bintara otsus perlu dievaluasi.
Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat George Karel Dedaida, S.Hut.,M.Si menyampaikan, Pemerintah Provinsi Papua Barat, lembaga MRPB dan DPR-PB harus duduk bersama membicarakan sisa anggaran afirmasi Bintara Otsus.
George menyampaikan, dalam pandangan Fraksi Otsus saat paripurna meminta untuk di evaluasi proses penggunaan sisa anggaran afirmasi Bintara Otsus, agar nantinya dalam tahun anggaran baru, tidak mengalami kesalahan dalam pengelolaan anggaran tersebut.
Pernyataan ini juga disampaikan Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat, George K Dedaida kepada wartawan, Selasa (11/1/2022). Menurutnya, saat pertemuan bersama Gubernur, DPR-PB, MRPB dan Polda, dilaporkan bahwa anggaran sisa tersebut akan digunakan untuk pembangunan diklat, mess dan lain-lain.
“Dalam kesepakatan tersebut tidak masalah, tetapi kita berharap untuk di evaluasi kembali, untuk kita duduk bersama, agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat,” harapnya.
George mengusulkan dari anggaran sisa itu juga dapat digunakan untuk membayar biaya tak terduga para casis Bintara Otsus selama di SPN, yang tersebar di seluruh Indonesia. “Karena di masa pendidikan mereka, muncul biaya-biaya tak terduka yang sudah dikeluarkan orangtua casis,” tuturnya.
Hal senada dilontarkan Ketua Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), Maxsi Nelson Ahoren juga berharap sisa anggaran afirmasi Bintara Otsus dapat digunakan untuk menyelesaikan biaya tak terduga yang terjadi di masing-masing SPN.
“Sehingga saya kira ini perlu kita duduk bersama-sama, mungkin sisa anggaran kita pakai untuk menutupi atau mengganti anggaran-anggaran yang sudah dikeluarkan orang tua dari pada casis Bintara Otsus,” ujarnya.
RED
