Peradin Soroti Penanganan Kasus Lukas Enembe : Jaga Kondusifitas di Papua

Gubernur Papua Lukas Enembe saat dikediaman pribadinya / Foto : Istimewa

Koreri.com, Jakarta – Ketua Umum Persatuan Advokad Indonesia (Peradin), Firman Wijaya turut menyoroti penanganan kasus yang menimpa Gubernur Papua Lukas Enembe.

Ia berharap dalam penanganan kasus Lukas Enembe ini, tetap jaga kondusifitas di tanah Papua.

“Penanganan kasus yang menimpa Gubernur Papua Lukas Enembe, ya tetap harus menjaga kondusifitas  dengan adanya keseimbangan, tidak boleh menegakkan hukum dengan meninggalkan azas keadilan”, katanya dalam Diskusi Publik Human Studies Institute bertajuk Quo Vadis Penegakan Hukum Sebagai Instrumen Pembangunan di Papua yang digelar di Jakarta, Jumat (30/9/2022).

“Keutuhan masyarakat Papua harus tetap terjaga, saya percaya masyarakat Papua punya harapan yang sama. Bahwa penegakkan hukum itu arahnya adalah kesejahteraan. Saya harap kasus yang menimpa Gubernur Lukas tidak mengusik pembangunan Papua,” jelas Wijaya.

Ia berharap ada hukum yang berkeadilan, dimana setiap orang tidak terkecuali Enembe juga berhak mendapat keadilan. Jadi keseimbangan hukum dan keadilan itu bisa menjadi potret penegakan hukum. Tidak boleh penegakan hukum mengakibatkan atau memunculkan peristiwa yang tidak diinginkan.

Selain itu, Wijaya menegaskan agar jika benar Enembe sakit berikan haknya.

“Kalau Pak Lukas Enembe dalam kondisi sakit, maka berikan haknya dan pastikan haknya. Namun juga kejujuran adalah hal yang paling utama,” kata dia.

Sementara, Direktur Eksekutif Human Studies Institut, Rasminto, menilai, upaya penegakan hukum terhadap Enembe merupakan bagian integral dari agenda pemberantasan korupsi secara keseluruhan.

Sementara perlawanan yang ditunjukan para pendukung Enembe dengan memblokade jalan membuat upaya mempercepat penyelesaian masalah hukum menjadi terhambat.

Lebih jauh, Rasminto menjelaskan, penetapan Enembe sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bersamaan dengan pengumuman penetapan tersangka terhadap Bupati Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak, dan Bupati Mimika, Eltinus Omaleng.

“Baru Eltinus yang sudah ditahan KPK pada 14 September 2022 lalu. Di sisi lain, penetapan ini menjadi pro kontra karena kelompok pendukung kepala daerah, terutama pendukung Gubernur Papua Lukas Enembe memblokade aparat penegak hukum dengan membuat barikade di depan gerbang rumah Enembe,” katanya.

Menurut Rasminto, penanganan perkara Enembe membutuhkan pengawasan dan partisipasi publik.

Publik, kata dia, harus mengetahui secara jernih pangkal perkara yang membelit tokoh asal Papua itu.

ANT