Koreri.com, Manokwari– Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat (DPR-PB) melalui komisi V yang membidangi kesejahteraan rakyat (Kesra) mengapresiasi pemerintah provinsi Papua Barat yang focus tangani stunting dan menekan angka inflasi.
Hal ini disampaikan Ketua komisi V DPR Papua Barat Syamsudin Seknun,S.Sos.,S.H.,M.H saat hearing bersama Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Papua Barat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) di Ruang Royal 3 lantai 4 Aston Niu Manokwari, Jumat (28/10/2022).
Penanganan Stunting dan menekan angka inflasi serta ketahanan pangan lokal merupakan instruksi Presiden dalam rangka mengenjot pemulihan ekonomi yang ditindak lanjuti oleh Pj Gubernur Papua Barat maka wajib OPD teknis dapat menjebarkannya.
“Untuk menyelesaikan persoalan stunting di Papua Barat, kami komisi V memberikan apresiasi kepada Pak Pj Gubernur karena dengan alokasian kebijakan anggaran pada OPD tertentu yang bersentuhan langsung persoalan stunting di Papua Barat,” kata Syamsudin Seknun kepada media ini.
Komisi V DPR Papua Barat akan mendorong dan mengawal anggaran untuk penanganan stunting dan inflasi di Papua Barat melalui APBD, baik di perubahan 2022 dan juga APBD induk 2023 supaya kegiatan ini terus berjalan.
Sase berharap, pemerintah provinsi Papua Barat melalui OPD teknis terus melaksanakan instruksi Presiden tentang penanganan stunting dan inflasi terus digalakan supaya tidak berdampak luas.
KENN
