as




as

Besok, KPU Papua Barat Gelar Uji Publik Dapil Provinsi

Ketua KPU Provinsi Papua Barat Paskalis Semunya,S.Sos (Foto : KENN)

Koreri.com, Manokwari – Paska pemekaran daerah otonomi baru (DOB) Provinsi Papua Barat Daya pada bulan desember 2022 lalu, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU-RI) merubah daerah pemilihan (DAPIL) calon anggota DPR Papua Barat untuk periode 2024-2029.

Dimana sebelum berpisahnya wilayah Sorong Raya, ada 5 daerah pemilihan yaitu Papua Barat 1, Kabupaten Manokwari, Pegunungan Arfak dan Manokwari Selatan (11 kursi), Papua Barat 2 Kota Sorong (12 kursi), Papua Barat 3 Kabupaten Sorong dan Raja Ampat (8 kursi), Papua Barat 4 Kabupaten Maybrat, Sorsel dan Tambrauw (4 kursi) serta Papua Barat 5 Kabupaten Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Fakfak dan Kaimana (10 kursi) sehingga total kursi perwakilan partai politik di lembaga legislatif 45 anggota.

Namun dalam lampiran 4 Perppu nomor 1 tahun 2022 telah merancang 5 daerah pemilihan di Provinsi Papua Barat yaitu Papua Barat 1 Kabupaten Manokwari, Papua Barat 2 Kabupaten Pegunungan Arfak dengan Manokwari Selatan, Papua Barat 3 Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat 4 Kabupaten Fakfak serta Papua Barat 5 Kabupaten Teluk Wondama dan Kaimana,

Karena putusan MK nomor 80 tahun 2022 tentang pembentuk daerah pemilihan memberikan kewenangan kepada KPU RI merancang tetapi harus berkonsultasi dengan pemerintah dan DPR.

“Kita diarahkan lewat surat tugas untuk mempresentasikan bagaimana tanggapan tentang rancangan daerah pemilihan dalam Perppu nomor 1 tahun 2022, rencana kamis pagi pukul 08.30 di Hotel Aston Manokwari,” kata Ketua KPU Papua Barat Paskalis Semunya,S.Sos kepada wartawan di Manokwari, Rabu (18/1/2023).

Paskalis mengatakan, semua pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, DPR-PB, MRPB, pimpinan partai politik, pihak keamanan serta stake holder lainnya untuk memberikan pertimbangan terkait dengan atas penetapan alokasi 35 kursi DPR Papua Barat.

Ketua KPU berharap semua stake holder yang diundang terutama 18 pimpinan partai politik peserta pemilu serentak 2024 wajib hadir untuk memberikan pandangan, karena dapil ini konsepnya untuk baik, berkualitas dan tidak menimbulkan konflik.

KENN

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *