Koreri.com, Jakarta – Seorang Pejabat bersama Bendahara di lingkup Pemerintah Provinsi Papua kembali diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kedua saksi tersebut masing-masing Debora Salossa selaku Plt Kepala Biro Layanan Pengadaan Barang/Jasa (BLPBJ) Setda Provinsi Papua dan Dius Enumbi selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Kepala Daerah Provinsi Papua.
Keduanya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek infrastruktur di Provinsi Papua dengan tersangka Gubernur nonaktif Lukas Enembe (LE).
“Hari ini pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua untuk tersangka LE,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Kamis (2/2/2023).
Selain 2 saksi dari Pemprov Papua, KPK dihari yang sama juga menjadwalkan pemeriksaan 5 saksi lainnya bertempat di Mako Polda Papua.
Adapun para saksi tersebut yakni:
1. Pondiron Wonda (Swasta)
2. Yonater Karomba (Swasta)
3. Herman S.H M. Kn (Notaris)
4. Hendrika Josina Sartje Dina Hindom (Swasta)
5. Imelda Sun (Wiraswasta)
6. David Manibui (Komisaris PT Bintuni Energy Persada)
Penyidik KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek infrastruktur di Provinsi Papua.
Selain Lukas Enembe, KPK menetapkan Direktur PT Tabi Bangun Papua (TBP) Rijatono Lakka (RL) sebagai tersangka dalam kasus itu.
Tersangka Rijatono Lakka diduga menyerahkan uang kepada Lukas Enembe senilai Rp1 miliar setelah terpilih mengerjakan tiga proyek infrastruktur di Pemprov Papua, yakni proyek multiyears atau tahun jamak peningkatan Jalan Entrop-Hamadi dengan nilai proyek Rp14,8 miliar, proyek tahun jamak rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang PAUD Integrasi dengan nilai proyek Rp13,3 miliar, serta proyek tahun jamak penataan lingkungan venue menembak outdoor AURI dengan nilai proyek Rp12,9 miliar.
KPK menduga Lukas Enembe telah menerima pemberian lain sebagai gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya di mana berdasarkan bukti permulaan sejauh ini berjumlah sekitar Rp10 miliar.
KPK telah memperpanjang penahanan terhadap Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe selama 40 hari ke depan demi kepentingan penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek infrastruktur Papua.
Perpanjangan masa penahanan untuk 40 hari ke depan, terhitung mulai 2 Februari 2023 sampai dengan 13 Maret 2023, penahanan akan dilakukan di Rutan KPK.
Penyidik mengungkapkan perpanjangan penahanan terhadap Lukas Enembe itu dilakukan demi kepentingan pengumpulan alat bukti untuk memperkuat dugaan perbuatan tersangka Lukas Enembe.
ANT
