Koreri.com, Ambon – Dua proyek strategis nasional yakni Lumbung Ikan Nasional (LIN) dan Ambon New Port (ANP) yang rencananya dibangun di Maluku dilaporkan batal.
Kabar pembatalan ini kemudian mendorong berbagai kalangan angkat bicara.
Salah satunya, Anggota Komisi IV DPR-RI Saadiah Uluputty, ST.
“Dua proyek ini tidak akan terlaksana tanpa adanya regulasi,” tegasnya kepada wartawan di Ambon, Jumat (4/8/2023) seusai menjadi pembicara pada seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Darussalam Ambon yang bertemakan “Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Maluku”.
“Sebenarnya pembangunan ANP ini kan ada di Kementerian Perhubungan. Leading sektornya ada di sana tapi dia tidak terlepas dari Lumbung Ikan Nasional yang memang harus kita dorong dan siapkan grand designnya,” bebernya.
Saadiah menekankan pula bahwa LIN harus dimulai dari adanya regulasi karena itu penting sebagai payung hukum yang akan dijadikan sebagai salah satu alasan utama untuk mengikat semua stakeholder Pemerintahan.
“Kalau kita belum tuntas soal regulasi LIN maka kita tidak bisa bicara soal start atau mulai pembangunannya,” tegasnya.
Terkait regulasi, Saadiah mengaku telah menanyakan hal tersebut. Bahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan sendiri telah menyampaikan bahwa sudah ada prosesnya.
“Langkahnya seperti apa sudah kita tanyakan, namun memang kita juga belum melihat secara gamblang apakah dia masuk dalam dokumen kebijakan penangkapan ikan terukur, ataukah dia terlepas dari itu?” akuinya.
Meski demikian, Legislator RI Dapil Maluku ini meminta agar semua pemangku kebijakan dari lembaga eksekutif dan legislatif di provinsi 1000 pulau ini harus kompak untuk meyakinkan Pemerintah pusat guna mewujudkan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional.
“Tidak bisa DPR saja yang bicara dan berteriak tapi harus juga dilakukan oleh semua stakeholder. Karena belum ada regulasinya sampai sekarang, maka bisa dikatakan bahwa LIN merupakan janji kosong belaka untuk Maluku,” pungkasnya.
RIL
