Koreri.com, Sorong – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua Barat Daya (PBD) menemukan dua SK Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar tentang persetujuan daftar calon sementara (DCS) bakal calon anggota DPR setempat periode 2024-2029.
Temuan lembaga pengawas Pemilu ini pada saat injuri time masa pencermatan rancangan DCS di Kantor KPU PBD, Jumat (11/8/2023).
Menjadi juru kunci penyerahan dokumen pengajuan pengantin nomor urut bacaleg maupun perubahan daerah pemilihan (Dapil) yang diserahkan pengurus DPD Partai Golkar di KPU PBD, padahal bacaleg parpol berlambang pohon beringin ini sudah berstatus memenuhi syarat atau MS
Komisioner Bawaslu PBD Regina Gemenop menilai bahwa sangat nampak lemahnya komunikasi dan koordinasi dalam internal partai sehingga muncul dua SK Persetujuan DPP tentang DCS Bacaleg Golkar PBD.
“Kami Bawaslu melihat dari sisi potensi permasalahan sengketa Pemilu, sehingga bakal terjadi dalam internal Golkar sendiri nanti karena ada perbedaan usulan sebelumnya yang sudah MS dengan SK persetujuan yang baru,” ungkap Regina dalam konferensi pers di kantor KPU PBD, Sabtu (12/8/2023) dini hari.
Pengurus partai Golkar PBD diminta mengkomunikasikan dalam internal antara bacaleg yang berada dalam SK pertama dengan yang kedua sehingga tidak menimbulkan persoalan hingga berujung sengketa.
Komisioner Bawaslu PBD ini mengatakan, pada saat ini belum terlihat potensi permasalahannya namun pada saat verifikasi administrasi, kemudian pengumuman DCS dan tanggapan masyarakat akan terungkap disitu.
Bawaslu juga memberikan pencegahan terjadinya potensi sengketa dengan memberikan pengarahan kepada partai politik dalam rangka menuju penetapan DCS nanti.
KENN
