Koreri.com, Manokwari – Kinerja Panitia Seleksi (Pansel) Anggota DPR Papua Barat melalui Jalur Pengangkatan terus memicu polemik.
Tidak diumumkannya hasil seleksi yang jadwalnya sudah ditetapkan pada 28 Januari 2025 itu membuat tim Pansel yang digawangi akademisi, perwakilan adat, Kejaksaan hingga pejabat Pemerintah Provinsi setempat serta beberapa komponen lainnya terus memicu sorotan publik.
Sorotan kali ini datang dari Koordinator Parlemen Jalanan (Parjal) Papua Barat Ronny Mambiau.
Dalam pernyataannya kepada Koreri.com, Minggu (9/2/2025), ia meminta Pemprov Papua Barat tidak merancang konflik melalui Seleksi DPR Pengangkatan.
“Selaku organisasi yang menjalankan fungsi kontrol, kami melihat Pemerintah Provinsi Papua Barat sedang merancang sesuatu yang menurut kami tidak profesional,” sorotnya.
Parlemen Jalanan menurut Ronny, memiliki alasan soal tudingan Pemprov Papua Barat merancang konflik itu.
“Mengapa? Karena penetapan jadwal Pansel tentang tahapan perekrutan itu dibahas dan ditetapkan tentu dilakukan dan disepakati oleh Pemprov dalam hal ini Kesbangpol Papua Barat bersama Pansel,” bebernya.
Lanjut Ronny, jika kemudian Kesbangpol mempertimbangkan situasi karena momen peringatan HUT Pekabaran Injil (PI) di Tanah Papua tanggal 5 Februari 2025 sehingga ditunda sementara maka hal ini jelas menunjukkan Pemprov Papua Barat tidak profesional.
“Pansel di SK-kan berakhir kerja pada tanggal 30 Januari 2025, maka berarti harus diperpanjang lagi. Kalau perpanjangan hanya krena alasan keamanan, jangan sampai ada yang ribut di HUT PI, itu sangat aneh ! Harusnya Kesbangpol bertanggung jawab soal ini karena Pansel di SK-kan oleh Pemprov,” herannya.
Ronny menyinggung pula jika konsultasi dan pertimbangan pasti dilakukan oleh Pansel kepada Pemprov Papau Barat.
“Maka kami pun menilai bahwa penundaan ini adalah berdasarkan pertimbangan Pemprov Papua Barat yang tidak logis. Ada apa ini?” tanyanya.
Pansel, desak Ronny, harus segera mengumumkan hasil sesuai kriteria penilaian yang sudah dilakukan tanpa harus menunggu Gubernur definitif.
“Jangan tinggalkan pekerjaan rumah bagi Gubernur terpilih,” seraya menegaskan bahwa apa yang sudah ada, segera diumumkan dan Gubernur definitif hanya menindaklanjuti hasil yang sudah ada.
“Kami juga minta semua pihak untuk mendukung Pansel, apa yang diumumkan kita semua harus hargai dan dukung. Jika ada ketidakpuasan, hukum positif jalurnya,” pungkas Ronny.
KENN
