Koreri.com, Burmeso – Masyarakat Kampung Warembori Distrik Mamberamo Hilir Kabupaten Mamberamo Raya, Papua mengancam akan melakukan pemalangan terhadap Muara Sungai Mamberamo pada Rabu (26/3/2025) mendatang.
Habel Iriori selaku penanggungjawab aksi Pemalangan Muara Sungai Mamberamo via selulernya, Senin malam (24/3/2025) mengungkapkan pemalangan ini dipicu rasa kekecewaan masyarakat di Kampung Warembori kepada Pemerintah daerah setempat.
Karena selama ini masyarakat kampung Warembori tidak pernah menggunakan APBD Mamberamo Raya untuk peristiwa kematian diluar kabupaten itu.
Selain itu juga menurut pria yang juga menjabat sebagai anggota DPRK Mamberamo Raya ini bahwa selama ini Pemda terkesan tidak melayani masyarakat Warembori khusus orang yang meninggal diluar Kampung Warembori.
“Kami masyrakat Kampung Warembori sangat kecewa kepada Pemerintah daerah, kenapa selama ini masyrakat Warembori juga tidak menggunakan APBD Mamberamo Raya untuk peristiwa kematian di luar kabupaten ini, dan terkesan hanya di kampung lain saja,” sesalnya.
“Padahal kami masyrakat Warembori juga bagian dari Kabupaten Mamberamo Raya, dan ini pintu masuk melalui jalur laut,” sambung Habel Iriori dengan nada kecewa
Oleh sebab itu, ia meminta dengan tegas kepada Pemkab Mamberamo Raya untuk mengakomodir beberapa poin yang diminta oleh masyarakat Kampung Warembori diantaranya yaitu :
1. APBD Kabupaten Mamberamo Raya harus dibagi perkampung, khusus untuk melayani orang meninggal
2. Pengiriman Jenasah, perlengkapan jenasah, tiga malam, 40 hari, menjadi tanggungjawab APBD Kabupaten Mamberamo Raya.
3. Setiap ASN yang meninggal wajib dibiayai menggunakan APBD Kabupaten Mamberamo Raya
4. Setiap masyarakat yang meninggal diluar daerah, menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya
5. DPRD dalam rapat paripurna harus menetapkan biaya orang meninggal perkampung.
“Pemalangan penutupan muara sungai Mamberamo ini akan kami lakukan mulai 26 Maret sampai ada pembicaraan antara Pemda dan masyarakat Warembori untuk memenuhi tuntutan kami, karena ini pintu masuk melalui jalur laut maka kami juga minta untuk diperhatikan dengan adil dan bijaksana oleh Pemerintah Daerah ,” tegas Habel.
NAP
