Koreri.com, Sorong –
Provinsi Papua Barat Daya mengalami deflasi sebesar 0,57 persen pada Februari 2026. Kondisi ini tercermin dari Indeks Harga Konsumen (IHK) yang berada di angka 107,21.
Kepala Badan Pusat Statistik Papua Barat dan Papua Barat Daya, Ir. Merry, mengungkapkan bahwa penurunan harga secara bulanan (month-to-month/MtM) tersebut menunjukkan adanya koreksi harga sejumlah komoditas dibandingkan Januari 2026.
“Pada Februari 2026 terjadi deflasi secara month-to-month sebesar 0,57 persen, dengan IHK tercatat 107,21,” jelasnya dalam rilis resmi yang digelar bersama pemangku kepentingan dari Pemerintah Daerah dan stakeholders di Kantor BPS Kabupaten Sorong, Senin (2/3/2026).
Meski secara bulanan terjadi penurunan harga, secara tahunan (year-on-year/YoY) Papua Barat Daya masih mencatat inflasi sebesar 4,16 persen.
Artinya, jika dibandingkan dengan Februari tahun lalu, harga barang dan jasa secara umum tetap lebih tinggi.
Selain itu, tingkat deflasi tahun kalender (year-to-date) hingga Februari 2026 tercatat sebesar 0,38 persen. Angka ini menggambarkan akumulasi perubahan harga sejak awal tahun.
Ir. Merry juga memaparkan perkembangan harga di tiga kota Indeks Harga Konsumen (IHK) di Papua Barat Daya. Secara bulanan, satu kota mengalami inflasi, sementara dua kota lainnya mencatat deflasi.
Namun, secara tahunan, seluruh kota IHK di wilayah ini tetap berada dalam tren inflasi.
Berdasarkan data penyumbang utama deflasi di Provinsi Papua Barat Daya, Februari 2026, secara m-to-m adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan andil sebesar 0,71 persen.
Sedangkan Penyumbang utama inflasi Februari 2026 di Provinsi Papua Barat Daya secara
y-on-y adalah kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga dengan andil inflasi sebesar 1,97 persen.
Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini antara lain tarif listrik, kontrak rumah dan sewa rumah.
Menurut Merry, data IHK menjadi salah satu indikator utama untuk memantau pergerakan harga dan kondisi daya beli masyarakat.
Informasi ini juga penting sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.
“Data ini diharapkan dapat dimanfaatkan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan untuk menjaga stabilitas harga serta melindungi daya beli masyarakat”tutupnya.
ZAN
