Koreri.com, Jakarta – Prestasi membanggakan di tingkat nasional kembali diraih Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah.
Mimika sukses menyandang penghargaan sebagai “Kabupaten dengan Kepemimpinan Toleransi Terbaik di Indonesia” dalam acara yang digelar SETARA Institute di Artotel Ambarrukmo Jakarta, Kamis (22/4/2026).
Penghargaan diberikan oleh perwakilan Kementerian Hak Asasi Manusia kepada Bupati Mimika yang diwakili Ketua FKUB Mimika, Jeffri Chris Hutagalung.
Capaian ini mencerminkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Mimika dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis, setara, dan inklusif di tengah keberagaman agama dan budaya.
Sebelumnya, pada tahun 2025, Mimika juga telah menerima Harmony Award dari Kementerian Agama RI sebagai bentuk pengakuan atas keberhasilan menjaga kerukunan umat beragama.
Penghargaan tersebut menjadi bukti nyata bahwa semangat “Mimika Rumah Kita” bukan sekadar slogan, melainkan diwujudkan melalui kebijakan konkret.
Pemerintah daerah diketahui mengalokasikan anggaran hampir Rp3 miliar untuk mendukung kegiatan FKUB, serta memberikan insentif kepada sekitar 1.000 tokoh agama. Langkah ini dinilai mampu memperkuat ketahanan sosial masyarakat secara berkelanjutan.
Ketua Badan Pengurus SETARA Institute, Ismail Hasani, menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif berbagai elemen, bukan hanya Pemerintah semata.
“Indeks kota toleran bukan hanya prestasi kepala daerah atau institusi tertentu, tetapi merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.
Ismail menjelaskan, terdapat tiga faktor utama dalam membangun daerah yang toleran, yakni kepemimpinan politik yang aktif mempromosikan keberagaman, birokrasi yang inklusif dan adaptif, serta kekuatan kepemimpinan sosial di tengah masyarakat.
Apresiasi juga datang dari Kementerian Dalam Negeri RI.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melalui perwakilannya, Bisri, menilai capaian tersebut patut diapresiasi, namun tidak boleh membuat daerah berpuas diri.
“Ini bukan tujuan akhir, melainkan motivasi untuk terus menjaga dan meningkatkan capaian yang telah diraih,” ujarnya.
Menurutnya, Indeks Kota Toleran (IKT) 2025 bukan sekadar angka statistik, melainkan indikator penting yang menggambarkan kualitas hubungan sosial, tingkat kedewasaan demokrasi, serta kredibilitas tata kelola pemerintahan dalam menjamin hak-hak warga negara.
Ia menambahkan, daerah yang toleran adalah wilayah yang mampu menghadirkan rasa aman, menjamin kesetaraan, serta membuka ruang partisipasi yang adil bagi seluruh masyarakat tanpa memandang latar belakang agama.
Dalam konteks pembangunan nasional, toleransi juga dinilai memiliki peran strategis. Stabilitas sosial yang tercipta dari praktik toleransi menjadi fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Sejak 2015, SETARA Institute secara konsisten merilis Indeks Kota Toleran (IKT) untuk mengukur kondisi kota-kota di Indonesia dalam mempromosikan nilai keberagaman.
Tahun 2025 menjadi studi ke-9 yang memberikan gambaran terbaru sekaligus refleksi atas perkembangan toleransi di tingkat daerah.
Melalui laporan tersebut, SETARA Institute juga menyampaikan berbagai temuan penting serta rekomendasi kebijakan guna mendorong terciptanya daerah yang semakin inklusif dan menghargai keberagaman di Indonesia.
TIM
