Koreri.com, Nabire – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah memperkuat kemitraan dengan insan pers melalui penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) bersama 30 media di Provinsi Papua dan Papua Tengah yang berlangsung di Kantor Gubernur setempat, Nabire, Rabu (19/8/2026).
Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah provinsi memperluas penyebaran informasi mengenai program, kebijakan, serta capaian pembangunan daerah kepada masyarakat.
Gubernur Meki Fritz Nawipa berharap kemitraan dengan media tidak sekadar menjadi sarana publikasi kegiatan pemerintah, tetapi berkembang menjadi ruang edukasi bagi masyarakat.
Menurutnya, media memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi yang dapat dipahami masyarakat sekaligus memberikan pengetahuan yang benar, aktual, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Penyampaian media itu harus bisa dibaca dan dimengerti masyarakat. Saya berharap pada 2026 dan seterusnya teman-teman media dapat menyalurkan bakat dan kemampuan yang sudah ada sesuai dengan integritas jurnalistik,” pinta Nawipa.
Ia menekankan pentingnya kualitas dan kredibilitas dalam setiap produk jurnalistik. Wartawan, kata dia, harus mampu menunjukkan kepada publik bahwa setiap informasi yang disampaikan memiliki dasar yang jelas dan dapat dipercaya. 
“Bagaimana menjadi wartawan yang menunjukkan bahwa saya bisa dipercaya. Kalau menulis berita, harus berbobot,” tekan Nawipa.
Ia juga mengajak seluruh media mitra Pemprov Papua Tengah bersama-sama mendorong masyarakat agar semakin kritis dalam menerima informasi.
Salah satunya dengan menghindari penyebaran informasi bohong atau hoaks melalui proses verifikasi dan konfirmasi kepada sumber yang kompeten.
Ia meminta setiap pemberitaan yang berkaitan dengan pernyataan narasumber mencantumkan identitas sumber secara jelas sehingga informasi yang disampaikan memiliki pertanggungjawaban jurnalistik.
“Kita coba menghindari informasi hoaks. Kalau bisa, kita cek kembali, kita wawancarai narasumber, sehingga berita yang dimuat itu aktual dan benar. Apalagi kalau narasumbernya tidak ada nama, itu tidak boleh,” tegasnya.
Lebih jauh, Nawipa meminta media mitra tidak hanya berfokus pada aktivitas Gubernur dan Wakil Gubernur.
Ia justru mendorong media lebih aktif menggali kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai bagian penting dari pelaksanaan visi dan misi pemerintah provinsi.
Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui secara lebih mendalam apa yang dikerjakan setiap kepala OPD, termasuk program yang dijalankan dan dampaknya bagi masyarakat.
“Saya berharap jangan hanya gubernur dan wakil gubernur saja yang diberitakan. Saya mau 30 media partner Pemprov Papua Tengah ini kalau bisa mewawancarai OPD-OPD. Kepala OPD itu kerjanya apa, supaya masyarakat bisa tahu,” dorongnya. 
Nawipa menjelaskan, OPD merupakan bagian penting dalam menerjemahkan visi dan misi gubernur serta wakil gubernur ke dalam program kerja yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
“OPD itu ujung tombak yang mengeksekusi visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah yang diterapkan dalam program kerja,” katanya.
Karena itu, ia berharap media dapat menjalankan fungsi kontrol sekaligus edukasi secara proporsional dengan memberikan ruang pemberitaan yang lebih luas terhadap berbagai sektor pembangunan.
Sementara itu, Kepala Biro Umum Pemprov Papua Tengah Vivian Andenita Gobay mengatakan jumlah media yang menjadi mitra Pemprov mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya.
Ia menyebut pada 2025 terdapat 21 media yang menjadi media partner Pemprov Papua Tengah. Jumlah tersebut meningkat menjadi 30 media pada 2026.
“Pada 2025 ada 21 media yang menjadi media partner. Tahun 2026 ini jumlahnya bertambah menjadi 30 media,” kata Vivian.
Menurut Vivian, bertambahnya jumlah media partner diharapkan dapat memperluas jangkauan informasi pemerintah hingga ke masyarakat di berbagai wilayah Papua Tengah.
Kemitraan tersebut juga diharapkan mampu memperkuat komunikasi publik mengenai berbagai kebijakan, program pembangunan, pelayanan pemerintahan, serta capaian pemerintah daerah.
Dengan kerja sama tersebut, Pemprov Papua Tengah berharap media tidak hanya menjadi kanal penyampaian informasi pemerintah, tetapi juga menjadi mitra strategis dalam membangun masyarakat yang lebih informatif, kritis, dan memiliki akses terhadap informasi yang faktual.
Bagi Nawipa, kualitas kemitraan pemerintah dan media pada akhirnya harus bermuara pada kepentingan masyarakat yakni menghadirkan informasi yang benar, berimbang, edukatif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
EHO
