Koreri.com, Timika – Direktur Setara Institute Dr. Halili Hasan, S.Pd., M.A., menegaskan Konferensi Kota Toleran (KKT) harus menjadi momentum untuk memperkuat inisiatif pemerintah daerah, membangun kolaborasi lintas sektor, serta mendorong pendidikan toleransi dan keberagaman di Indonesia.
Halili menyampaikan hal tersebut saat memberikan sambutan dalam Konferensi Kota Toleran Nasional (KKTN) ke II Tahun 2026 di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Minggu (15/11/2026).
Menurut Halili, KKT tidak boleh sekadar menjadi forum pertemuan dan pertukaran gagasan antardaerah.
Lebih dari itu, konferensi ini harus menghasilkan prakarsa dan langkah konkret untuk memperkuat toleransi, kerukunan, serta kebebasan beragama dan berkeyakinan.
Ia menjelaskan, konsep Kota Toleran memiliki cakupan yang luas dan tidak terbatas pada wilayah yang secara administratif berstatus kota, Kabupaten, provinsi, hingga elemen masyarakat sipil juga memiliki peran penting dalam membangun kehidupan yang harmonis di tengah keberagaman.
Halili menguraikan, istilah kota dapat dimaknai melalui dua perspektif, yakni madinah yang menggambarkan peradaban dan kemajuan, serta city yang berakar dari kata civility atau kesantunan dalam kehidupan bermasyarakat.
Kedua makna tersebut, menurut dia, sejalan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi fondasi persatuan bangsa Indonesia.
“Konferensi Kota Toleran maknanya luas. Kota di sini bukan hanya unit pemerintahan yang bernama kota, tetapi juga kabupaten, provinsi, bahkan seluruh masyarakat sipil,” jelasnya.
Ia mengatakan, KKT menjadi ruang strategis untuk membahas perkembangan toleransi di berbagai daerah, termasuk regulasi, praktik baik, pertukaran pengalaman, hingga evaluasi pelaksanaan program.
Namun, keberhasilan membangun toleransi tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan pemerintah. Diperlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat untuk memastikan perbedaan identitas tidak menjadi sumber perpecahan, tetapi justru memperkuat persatuan.
Dalam kesempatan itu, Halili turut mengapresiasi berbagai inisiatif pembangunan daerah, termasuk IKATMI dan KATMI serta keterlibatan masyarakat sipil di Kabupaten Mimika.
Ia menekankan pentingnya tiga pilar kepemimpinan dalam membangun ekosistem toleransi dan pembangunan inklusif, yakni kepemimpinan politik (political leadership), kepemimpinan ekonomi (economic leadership), dan kepemimpinan sosial (social leadership).
Selain itu, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dinilai memiliki posisi strategis sebagai infrastruktur sosial untuk menjaga kerukunan, memperkuat komunikasi, dan membangun hubungan harmonis antarkelompok masyarakat.
Halili juga menyoroti pentingnya pendidikan toleransi bagi generasi muda. Menurutnya, perkembangan teknologi dan media sosial menghadirkan tantangan tersendiri dalam membangun karakter serta ketahanan sosial generasi penerus bangsa.
Ruang digital, kata dia, dapat menjadi sumber distraksi apabila tidak dimanfaatkan secara bijak. Sebaliknya, teknologi juga bisa menjadi sarana memperluas komunikasi, membangun relasi, dan menumbuhkan sikap saling menghargai.
Terkait kebijakan nasional, Halili mengungkapkan bahwa Setara Institute telah melakukan pemantauan dan pelaporan tahunan mengenai pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia sejak 2000. Meski demikian, perubahan regulasi di tingkat nasional membutuhkan proses dan perjuangan panjang.
Karena itu, ia memandang inisiatif pemerintah daerah sebagai langkah strategis untuk mendorong perubahan. Prakarsa yang tumbuh dari daerah, termasuk Kabupaten Mimika, diharapkan dapat menjadi praktik baik yang menginspirasi wilayah lain.
“Maka yang paling gampang bisa kita lakukan hari ini adalah mendorong prakarsa Mimika. Itu merupakan momentum baik untuk mendorong pemerintah daerah,” ungkapnya.
Halili juga berharap terbangun kolaborasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Agama untuk memperkuat berbagai inisiatif positif yang berkembang di daerah.
Ia menilai, sinergi pemerintah, masyarakat sipil, dan berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci agar praktik baik tidak berhenti sebagai program lokal, tetapi berkembang menjadi gerakan bersama dalam memperkuat toleransi dan kebebasan beragama serta berkeyakinan di Indonesia.
Melalui KKT ke-II di Mimika, Halili berharap lahir komitmen dan langkah nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Dengan demikian, konferensi ini tidak hanya menjadi ruang bertukar gagasan, tetapi juga pijakan untuk membangun kehidupan yang damai, inklusif, dan saling menghargai dalam keberagaman.
EHO
