Koreri.com, Timika – Konferensi Kota Toleran Nasional (KKTN) II Tahun 2026 di Kabupaten Mimika, Papua Tengah resmi ditutup.
Melalui forum itu telah disepakati 11 poin komitmen bersama untuk memperkuat toleransi, menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta mencegah diskriminasi terhadap kelompok minoritas dan kelompok rentan di Indonesia.
Kesepakatan itu dituangkan dalam Deklarasi Timika untuk Kemajuan Toleransi dan Penguatan Harmoni dalam Tata Kebinekaan Indonesia yang dibacakan langsung oleh Bupati Mimika, Johannes Rettob, didampingi Wakil Bupati Emanuel Kemong, bersama perwakilan pemerintah daerah dari berbagai wilayah di Indonesia, Senin (16/11/2026).
Deklarasi ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tokoh agama, tokoh adat, masyarakat sipil, akademisi, komunitas, pemuda, perempuan hingga kalangan dunia usaha.
Sebelas poin komitmen tersebut menjadi kesepakatan bersama untuk memastikan nilai-nilai toleransi dan keberagaman tidak hanya menjadi slogan, tetapi diwujudkan melalui kebijakan pemerintah dan tindakan nyata di masing-masing daerah.
Adapun 11 poin yang disepakati meliputi:
1, Penguatan regulasi dan tata kelola pemerintahan, dengan memastikan adanya peraturan daerah yang mendukung kemajuan toleransi dan pemerintahan inklusif.
2. Perlindungan hak warga negara, khususnya dalam menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan, terutama bagi kelompok minoritas, kelompok rentan, dan korban diskriminasi.
3. Pencegahan diskriminasi, melalui upaya mencegah dan menangani segala bentuk diskriminasi berdasarkan agama, keyakinan, etnis, gender maupun identitas sosial.
4. Optimalisasi forum bersama, terutama memperkuat peran FKUB dalam meningkatkan literasi keagamaan dan pemahaman antarumat beragama.
5. Penyediaan ruang perjumpaan dan mitigasi konflik, dengan membuka ruang interaksi lintas identitas untuk memediasi persoalan sosial serta mencegah potensi konflik.
6. Pengarusutamaan dialog lintas agama, sebagai pendekatan dalam mencegah dan menangani persoalan sensitif, termasuk terkait pendirian rumah ibadah dan penghapusan eksklusi sosial.
7. Edukasi generasi muda, melalui penguatan pendidikan toleransi dan wawasan keberagaman bagi generasi penerus bangsa.
8. Pengembangan kebijakan publik inklusif, dengan mendorong kebijakan pemerintah yang toleran dan tidak diskriminatif.
9. Advokasi kelompok rentan, melalui perlindungan terhadap kelompok rentan dan korban dalam berbagai kasus yang melanggar atau berpotensi melanggar hak konstitusional.
10. Kolaborasi pemerintah dan masyarakat sipil, untuk memperkuat sinergi dalam membangun ekosistem toleransi dan pemerintahan daerah yang harmonis.
11. Pembangunan jejaring kota dan kabupaten toleran, sebagai wadah kerja sama antardaerah dalam memperkuat kehidupan masyarakat yang inklusif di seluruh Indonesia.
Pembacaan deklarasi kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan naskah kesepakatan oleh perwakilan peserta konferensi sebagai bentuk komitmen bersama dalam merawat kebinekaan.
Melalui deklarasi tersebut, keberagaman ditegaskan sebagai kekuatan sekaligus fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara itu, praktik intoleransi dan diskriminasi dinilai berpotensi mengancam persatuan serta keharmonisan sosial.
Hasil KKT II di Mimika diharapkan menjadi landasan bagi pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kerja sama, membangun ruang dialog, serta memastikan setiap warga negara mendapatkan perlindungan dan hak yang sama tanpa memandang latar belakang agama, suku maupun identitas sosial.
Dengan demikian, deklarasi ini diharapkan tidak berhenti sebagai kesepakatan di atas kertas, tetapi menjadi gerakan bersama untuk mewujudkan Indonesia yang toleran, inklusif, damai, dan harmonis.
TIM












