Koreri.com, Manokwari – Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) resmi diserahkan secara digital oleh Pj Gubenrut Papua Barat Ali Baham Temongmere kepada kantor Kementerian/Lembaga, OPD Pemerintah provinsi serta pemerintah daerah 7 Kabupaten.
Penyerahan secara digital dokumen DIPA dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2024 berlangsung di auditorium PKK Pemprov Papua Barat dihadiri Anggota BP3OKP Papua Barat Irene Manibuy, Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat Purwadhi Adhiputranto, Sekda Yakob Selvinus Fonataba, Forkopimda Papua Barat, Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiw, Wakil Bupati Teluk Wondama Andarias Kayukatui serta sejumlah Sekda.
Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat Purwadhi Adhiputranto mengatakan, DIPA dan alokasi TKD ini merupakan simbol dimulainya pelaksanaan APBN Tahun 2024.
“APBN tahun 2024 terus mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, menuju Indonesia Maju dengan terus membangun fondasi kualitas SDM, infrastruktur, dan reformasi lainnya. APBN akan terus menjaga stabilitas sosial ekonomi dan mendukung program prioritas nasional,” ungkap Purwadhi Adhiputranto dalam penjelasannya saat penyerahan DIPA dan Alokasi TKD APBN tahun 2024 di Auditorium PKK Pemprov Papua Barat, Arfai Gunung, Senin (11/12/2023).
Adhiputranto menguraikan APBN 2024 mempunyai fokus untuk perbaikan kualitas SDM dengan menghapus kemiskinan ekstrem, menurunkan stunting, peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan.
Kemudian percepatan transformasi ekonomi hijau melalui hilirisasi sumber daya alam (SDA), revitalisasi industri, penguatan ekonomi hijau, serta reformasi structural, pemberian subsidi dan bantuan sosial yang tepat sasaran dengan peningkatan akurasi data, perbaikan mekanisme penyaluran, dan sinergi program.
“Serta penguatan sinergi anggaran pusat dan daerah dengan menyusun kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal berdimensi regional dan sinkronisasi belanja pusat dan daerah,” urainya.
Adhiputranto melanjutkan, peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja secara nasional melalui APBN 2024 menargetkan pendapatan negara sebesar Rp2.802,3 triliun yang didukung optimalisasi dan stabilitas iklim investasi di tengah ketidakpastian global.
Adapun Belanja Negara ditetapkan sebesar Rp3.325,1 triliun, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat Rp2.467,5 triliun (naik 8,6%) dan TKD Rp857,6 triliun (naik 5,3%). Alokasi APBN tahun 2024 untuk Provinsi Papua Barat senilai 17,25 Triliun yang terdiri dari alokasi transfer ke daerah (TKD) senilai 11,35 Triliun dan alokasi Belanja Pemerintah Pusat senilai 5,9 Triliun.
Terkait dengan pelaksanaan Otsus di Papua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua serta bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden.
Anggota BP3OKP Provinsi Papua Barat Irene Manibuy mengatakan pihaknya akan melakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi (SHEK) dalam pelaksanaan pembangunan di tanah Papua yang dilaksanakan baik oleh pemerintah daerah maupun kementerian/lembaga.
“Oleh karena itu tidak hanya dana Otsus saja namun badan ini juga akan melakukan SHEK terhadap seluruh kegiatan pembangunan di tanah Papua baik yang bersumber dari APBN maupun APBD untuk menjaga agar tidak ada duplikasi kegiatan/pendanaan, ketidaktepatan sasaran atau ketidaksinkronan kegiatan pembangunan antar sektor. Dengan demikian diharapkan pembangunan di tanah Papua bisa mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat,” tandasnya.
Sementara itu Pj Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere mengharapkan DIPA dan alokasi TKD APBN tahun 2024 harus tepat sasaran terutama perbaikan layanan publik untuk meningkatkan kinerja pembangunan daerah di bidang pendidikan, kesehatan dan pekerjaan umum.
“Kita harapkan harus tepat sasaran kepada masyarakat akar rumput terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur serta ekonomi,” harapnya.
Penyerahan DIPA secara digital ditandai dengan identifikasi identitas oleh Pj Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere dan akses QR Code yang dilakukan Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat
KENN
