Koreri.com, Sorong – Majelis Rakyat Papua Barat Daya (MRPBD) menyatakan keprihatinan mendalam atas insiden penembakan yang mengakibatkan tiga warga, terdiri dari dua orang dewasa dan satu anak, menjadi korban di wilayah Aifat, Kabupaten Maybrat.
Ketua MRPBD Alfons Kambu, menegaskan bahwa tindakan kekerasan terhadap warga sipil yang tengah menjalankan aktivitas sehari-hari merupakan persoalan serius yang harus segera diungkap secara hukum.
“Atas nama pimpinan dan seluruh anggota MRP Papua Barat Daya, kami menyampaikan keprihatinan terhadap kejadian ini. Penembakan terhadap masyarakat yang sedang melakukan aktivitas merupakan tindakan yang sangat tidak manusiawi,” tegas Alfons.
Ia meminta seluruh pihak, termasuk Pemerintah daerah serta jajaran TNI-Polri, membangun koordinasi secara berjenjang untuk mengungkap pelaku dan motif di balik kejadian tersebut.
Alfons mendorong sinergi mulai dari tingkat Pangdam, Danrem, Kodim, Koramil hingga Kapolda, Kapolres dan Kapolsek agar proses penyelidikan dan penyidikan dapat berjalan secara profesional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kita serahkan penanganan kasus ini kepada pihak kepolisian untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan secara menyeluruh sehingga pelakunya dapat segera diketahui dan diproses sesuai hukum,” ujarnya.
Menurut Alfons, MRP PBD juga menaruh perhatian terhadap kondisi psikologis para korban dan keluarga.
Karena itu, Pemerintah diminta memastikan kebutuhan pengobatan korban sekaligus memberikan pendampingan untuk memulihkan trauma yang dialami masyarakat.
Ia juga mengimbau masyarakat Maybrat, khususnya warga di Aifat Timur dan wilayah sekitarnya tetap tenang dan tidak mengambil tindakan yang dapat memperkeruh situasi.
“Semua masyarakat saya harapkan tetap tenang di tempat. Jangan ada yang mengungsi. Pemerintah serius menangani persoalan ini, termasuk pengobatan bagi tiga korban,” pintanya.
Alfons menambahkan, MRPBD akan terus membangun komunikasi dengan Pemerintah daerah dan aparat keamanan guna mencari solusi jangka panjang terhadap berbagai persoalan kemanusiaan dan keamanan di Papua Barat Daya.
Ia menyebut MRPBD sebelumnya telah berdialog dengan Komnas HAM RI untuk membahas langkah-langkah pencegahan konflik, kekerasan serta penanganan trauma masyarakat melalui pendekatan pembangunan dan kemanusiaan.
“MRP akan serius bekerja sama dengan Dandim, Danrem, Kapolda, Kapolres, gubernur dan bupati secara berjenjang untuk melihat dan menangani persoalan ini,” sambungnya.
Di tengah persiapan masyarakat menyambut HUT ke 81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Alfons berharap seluruh pihak menjaga suasana tetap aman dan kondusif.
Ia meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi maupun opini yang belum terverifikasi, tetapi bersama-sama memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk bekerja mengungkap kasus tersebut.
“Kita fokus pada kejadian ini, bersama-sama menangani korban, memberikan pengobatan dan ketenangan agar trauma masyarakat dapat dipulihkan. Jangan menambah persoalan dengan informasi atau opini yang belum jelas,” tandasnya.
Alfons kembali menegaskan bahwa MRPBD mengutuk segala bentuk kekerasan yang mengganggu ketenteraman masyarakat dan berharap penanganan kasus tersebut dilakukan secara transparan, profesional serta berkeadilan.
“Sekali lagi saya berharap seluruh masyarakat tetap tenang. Kita limpahkan penanganan kasus ini kepada pihak kepolisian dan pemerintah yang saya yakin serius menangani persoalan ini,” pungkasnya.
KENN
