Koreri.com, Sorong- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyoroti pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan umum dan pencegahan konflik sosial di Papua Barat Daya.
Sorotan itu mengemuka dalam validasi terhadap hasil pengisian self Assesment Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (ITKPU-PUM) yang digelar Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum bertempat di Hotel Rylich Panorama Kampung Baru, Kota Sorong, Jumat (11/9/2026).
Sekretaris Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Andi Baso Indra Paharuddin, mengatakan indeks tersebut menjadi salah satu indikator kinerja Menteri Dalam Negeri dalam menjaga stabilitas sosial politik, harmoni, dan kerukunan di daerah.
“Pengukuran ini untuk melihat tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan umum,” ungkapnya.
Menurut Andi, pengukuran mencakup enam domain, di antaranya wawasan kebangsaan, politik dalam negeri, penanganan konflik sosial, serta penguatan demokrasi.
Kemendagri dalam proses tersebut menggandeng lembaga pengkajian penerapan ilmu administrasi (LPPIA) Universitas Indonesia.
Andi mengatakan berbagai persoalan yang ditemukan dalam forum diskusi yang menghadirkan kesbangpol Kabupaten/ Kota se-Papua Barat Daya, masukan ini akan menjadi bahan evaluasi pemerintah pusat, termasuk persoalan konflik sosial dan keterbatasan anggaran di tengah berkurangnya transfer ke daerah (TKD) pemerintah daerah juga didorong lebih kreatif menggali potensi lokal melalui skema creative financing untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah.
“Kami berharap Kesbangpol terus bekerja dengan baik dan memperkuat koordinasi dengan Forkopimda, unsur vertikal, serta perangkat daerah lainnya untuk menjaga stabilitas sosial politik dan ketahanan ekonomi,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Papua Barat Daya, George Japsenang, mengatakan hasil asesmen Kemendagri dan Universitas Indonesia menunjukkan masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian serius.
Diantaranya pelaksanaan sistem kewaspadaan dini, penanganan konflik di daerah, hingga keterbatasan anggaran yang membuat sejumlah Kesbangpol kabupaten/kota belum dapat menjalankan program secara maksimal.
Terungkap sepanjang hampir setengah tahun terakhir ini tercatat sekitar 43 konflik terjadi di Papua Barat Daya.
“Ini tentunya cukup menonjol dan signifikan. Bagaimana pencegahannya, itu yang perlu kita lakukan secara bersama-sama,” ungkap Japsenang.
Ia menegaskan penanganan konflik, termasuk persoalan di Maybrat dan sejumlah wilayah lainnya, bukan hanya menjadi tanggung jawab Kesbangpol. Penanganannya membutuhkan kolaborasi lintas sektor.
Pihaknya akan memperkuat koordinasi dengan Kesbangpol kabupaten/kota, terutama untuk mendorong dukungan anggaran bagi program pencegahan dini konflik.
“Kita berharap ke depan ada kondisi yang aman, tenteram dan damai sehingga penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.
KENN
