Koreri.com, Burmeso – Pemadaman listrik selama kurang lebih 15 hari memicu kekecewaan masyarakat di Kampung Burmeso, Distrik Mamberamo Tengah, Kabupaten Mamberamo Raya, Papua. Sebagai bentuk protes, warga memalang akses jalan di Jembatan Katineno, Kamis (12/11/2026).
Aksi yang berlangsung sekitar pukul 14.50 WIT itu dipicu bukan hanya oleh terhentinya pasokan listrik PLN Lides Burmeso, tetapi juga ketidakjelasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) untuk kebutuhan operasional pembangkit listrik.
Kapolres Mamberamo Raya, Kompol Jubelina Wally, S.H., M.H., CPHR., turun langsung menemui warga untuk meredam situasi.
Melalui pendekatan dialogis dan negosiasi secara humanis, Kapolres berupaya membuka ruang komunikasi sekaligus mendorong masyarakat agar tidak mengambil tindakan yang mengganggu kepentingan umum.
Dalam dialog tersebut, warga turut mempertanyakan pasokan BBM PLN yang dikabarkan sedang dalam pemeriksaan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Papua melalui unit tindak pidana tertentu (Tipidter).
Kapolres menjelaskan, pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum untuk memastikan pengelolaan dan penyaluran BBM berjalan sesuai ketentuan.
Ia mengungkapkan adanya dugaan ketidaksesuaian antara dokumen pengiriman yang mencantumkan volume 100 ton BBM dengan realisasi penerimaan yang disebut hanya mencapai 35 ton.
Selisih tersebut menjadi salah satu hal yang perlu ditelusuri lebih lanjut oleh aparat penegak hukum.
Namun, di tengah proses hukum yang berjalan, masyarakat justru harus menanggung dampak langsung berupa terhentinya layanan listrik selama lebih dari dua pekan.
Kapolres mengakui pihaknya belum dapat memastikan kapan BBM yang sedang dalam pemeriksaan itu bisa diberangkatkan kembali karena berkaitan dengan kepentingan penyidikan.
Meski demikian, koordinasi dengan pimpinan dan pihak terkait akan terus dilakukan untuk mencari jalan keluar.
Sebagai langkah darurat, Kapolres Mamberamo Raya menyatakan memberikan bantuan sebanyak 1 ton BBM kepada PLN Burmeso guna membantu memenuhi kebutuhan operasional pembangkit dan memulihkan penerangan masyarakat.
Sementara itu, anggota DPRD Mamberamo Raya, Yonas Tasti, mengajak masyarakat mendukung proses penegakan hukum. Ia juga mendorong agar persoalan distribusi BBM tersebut segera ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pemerintah daerah.
Setelah melalui dialog, masyarakat akhirnya bersedia membuka palang dan mendukung proses hukum yang sedang berjalan. Akses jalan di Jembatan Katineno pun kembali normal.
Meski situasi berhasil dikendalikan, persoalan mendasar belum sepenuhnya terjawab. Pemadaman listrik selama 15 hari menjadi persoalan serius yang membutuhkan penanganan cepat, terlebih listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang menyangkut aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan publik hingga kehidupan rumah tangga.
Di sisi lain, dugaan ketidaksesuaian distribusi BBM dari dokumen 100 ton menjadi realisasi 35 ton juga perlu diusut secara transparan agar tidak berhenti sebatas pemeriksaan administratif.
Kapolres mengimbau masyarakat tetap menjaga keamanan dan ketertiban serta menyampaikan aspirasi secara damai. Polres Mamberamo Raya menyatakan akan terus mengedepankan pendekatan humanis dalam menjaga situasi kamtibmas.
Kini, setelah palang dibuka dan bantuan BBM disiapkan, masyarakat tentu menunggu satu hal yang lebih penting: kapan listrik kembali menyala normal dan siapa yang bertanggung jawab atas persoalan distribusi BBM tersebut.
NAP
