Koreri.com, Timika – Merawat toleransi tidak cukup hanya dengan menghargai perbedaan, tetapi membutuhkan kerja sama, koordinasi, dan tindakan nyata dari seluruh elemen masyarakat.
Pesan ini disampaikan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri, Prof. (H.C.) Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si., dalam sambutannya pada rangkaian Konferensi Kota Toleran Nasional (KKTN) ke II Tahun 2026 di Kabupaten Mimika, Papua Tengah.
Tantangan Sosial Butuh Koordinasi Lintas Sektor
Akmal Malik menyampaikan bahwa berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat membutuhkan pemahaman bersama serta keterlibatan seluruh pihak.
Menurutnya, tantangan sosial tidak dapat diselesaikan secara sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan koordinasi yang kuat dan kerja sama lintas sektor.
Ia mencontohkan pengalaman bangsa Indonesia menghadapi pandemi COVID-19 sebagai pembelajaran penting tentang bagaimana seluruh elemen masyarakat perlu membangun solidaritas, saling mendukung, dan mengambil langkah bersama dalam menghadapi situasi sulit.
Harmoni Diwujudkan Lewat Tindakan Nyata
Lebih lanjut, Akmal Malik menegaskan bahwa kehidupan masyarakat yang harmonis tidak cukup dibangun melalui hubungan baik antarkelompok semata, tetapi juga harus diwujudkan melalui tindakan nyata.
Upaya tersebut mencakup pencegahan konflik, penguatan perlindungan masyarakat, serta terciptanya rasa aman bagi seluruh warga.
Menurutnya, perbedaan latar belakang agama, budaya, dan kehidupan sosial bukanlah penghalang untuk membangun persatuan. Sebaliknya, keberagaman harus menjadi kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan dan mewujudkan masa depan masyarakat yang lebih baik.
Memperkuat Komitmen Bersama melalui KKTN ke II 2026
Melalui pelaksanaan KKTN ke II di Mimika, diharapkan terbangun komitmen dan koordinasi yang semakin kuat antara Pemerintah daerah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga toleransi, memperkuat persatuan, serta merawat kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat.
Pesan Dirjen Polpum sekaligus menjadi pengingat bahwa toleransi bukan sekadar menerima perbedaan, tetapi juga membangun kepedulian, kerja sama, dan tanggung jawab bersama dalam menjaga kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis.
Tentang KKTN ke II Tahun 2026
“Merawat Harmoni dari Bagian Timur Indonesia: Membangun Masyarakat Toleran, Inklusif dan Damai dalam Tata Kebinekaan“
Indonesia adalah bangsa yang dibangun di atas keberagaman. Perbedaan agama dan kepercayaan, etnis, bahasa, budaya, identitas sosial, serta latar belakang sejarah merupakan kenyataan yang melekat dalam kehidupan kebangsaan Indonesia.
Keberagaman tersebut merupakan kekayaan sosial yang menjadi fondasi penting bagi kehidupan demokratis dan pembangunan nasional. Namun, keberagaman tidak dengan sendirinya menghasilkan kehidupan yang toleran.
Toleransi membutuhkan proses sosial, kebijakan publik, kepemimpinan yang inklusif, institusi yang adil, serta kemampuan masyarakat untuk mengelola perbedaan secara damai. Karena itu, toleransi perlu dipahami bukan sekadar sebagai sikap individual untuk “membiarkan” orang lain berbeda, tetapi sebagai kapasitas masyarakat dan pemerintah untuk menjamin kesetaraan, menghormati perbedaan, mencegah diskriminasi, dan memastikan setiap warga negara dapat menjalankan hak-haknya tanpa hambatan.
Dalam konteks tersebut, kota dan kabupaten memiliki posisi yang sangat strategis. Pemerintah daerah merupakan institusi negara yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari warga. Di tingkat lokal, warga mengalami secara langsung bagaimana kebijakan publik bekerja, bagaimana pelayanan diberikan, bagaimana ruang publik dikelola, bagaimana rumah ibadah memperoleh perlindungan, bagaimana kelompok minoritas diperlakukan, serta bagaimana konflik dan ketegangan sosial direspons.
Dengan demikian, pembangunan kota/kabupaten toleran tidak cukup hanya ditandai oleh tidak adanya konflik. Kota atau kabupaten toleran harus mampu membangun ekosistem sosial dan pemerintahan yang memungkinkan seluruh warga hidup secara setara, aman, dan bermartabat.
Dalam konteks inilah, sejak 2025 lalu, SETARA Institute menginisiasi Konferensi Kota Toleran Nasional (KKTN). Konferensi ini dirancang sebagai forum nasional yang mempertemukan pemerintah daerah, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tokoh agama, masyarakat sipil, akademisi, komunitas, media, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan untuk berbagi pengalaman, pembelajaran, inovasi, serta praktik baik dalam membangun kota/kabupaten yang toleran dan inklusif.
Kabupaten Mimika dipilih sebagai lokasi penyelenggaraan karena memiliki pengalaman penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang plural. Mimika merupakan ruang perjumpaan berbagai kelompok agama, etnis, budaya, dan komunitas dengan dinamika sosial yang khas. Pengalaman tersebut memberikan pembelajaran penting bahwa kerukunan bukanlah keadaan yang hadir dengan sendirinya, melainkan hasil dari kepemimpinan, dialog, kolaborasi, dan kerja bersama berbagai elemen masyarakat.
Penyelenggaraan konferensi di Mimika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah memiliki makna strategis. Selama ini diskursus tentang toleransi di Indonesia cenderung berpusat pada wilayah Indonesia bagian barat.
Membawa KKTN ke Papua Tengah berarti memperluas perspektif tentang toleransi sekaligus menegaskan bahwa praktik baik dalam membangun kerukunan juga tumbuh dan mesti terus dipromosikan dari Indonesia Timur. Selain itu, pengalaman kepemimpinan kerukunan di Kabupaten Mimika, termasuk kiprah FKUB Kabupaten Mimika, memberikan perspektif penting bahwa toleransi dapat dibangun melalui dialog, kepemimpinan lintas iman, serta kerja sama antara pemerintah dan masyarakat.
Karena itu, konferensi ini sekaligus diharapkan menjadi momentum untuk memperkenalkan pembelajaran dari Mimika kepada Indonesia.
RLS
