Bantuan Studi Tahap II 2026 Tak Dibayar, Bupati Mamberamo Raya Janjikan Ini di 2027

Bupati Mabraya Mahasiswa Soal Bantuan Studi Tahap II 2026
Bupati Robby Wilson Rumansara, SP, MH didampingi Ketua DPRK Mamberamo Raya Patinus Wanimbo, dan Plt. Sekda Frangky Lilihata, menerima pernyataan sikap dari Perwakilan Mahasiwa di Ruang Sidang Paripurna DPRK di Burmeso, Senin (16/11/2026) / Foto: NAP

Koreri.com, Burmeso – Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya memastikan bahwa dana bantuan studi mahasiswa tahap II tahun anggaran 2026 tidak dapat dibayarkan lantaran ketiadaan anggaran.

Hal itu terungkap saat berlangsung pertemuan Bupati Robby Wilson Rumansara, S.H., M.H., dan Ketua DPRK Mamberamo Raya Patinus Wanimbo, S.H., M.H., bersama mahasiswa untuk membahas tuntutan terkait pembayaran dimaksud.

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRK Mamberamo Raya, dan dihadiri Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Frangky Lilihata, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para mahasiswa.

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari aksi demonstrasi mahasiswa yang menyuarakan aspirasi terkait kepastian pembayaran dana bantuan studi tahap II tahun 2026.

Di kesempatan itu, Bupati Robby Rumansara memberikan penjelasan sekaligus kepastian bahwa dana bantuan studi mahasiswa tahap II tahun anggaran 2026 dipastikan tidak dapat dibayarkan.

Hal ini disebabkan tidak tersedianya alokasi anggaran pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 untuk pembayaran tersebut akibat kebijakan efisiensi anggaran Pemerintah daerah yang dilakukan oleh Pusat.

Bupati menjelaskan bahwa kondisi keuangan daerah dan kebijakan efisiensi anggaran menjadi salah satu kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah saat ini sehingga pembayaran bantuan studi tahap II pada tahun 2026 tidak dapat direalisasikan.

“Sebagai Bupati, saya memahami apa yang menjadi keluh kesah seluruh mahasiswa hingga telah melakukan demo damai, tetapi sebagai pimpinan daerah saya perlu sampaikan kepada seluruh adik-adik mahasiswa bahwa untuk APBD tahun anggaran 2026 ini kita Kabupaten Mamberamo Raya mengalami defisit anggaran yang cukup besar, dan kita hanya mengelola APBD sekitar Rp700 milyar. Kondisi ini menyebabkan banyak kegiatan prioritas yang seharusnya kita akomodir, terpaksa kami harus pangkas. Sehingga tuntutan mahasiswa untuk kita bayarkan bantuan studi tahap II tidak ada alokasi anggarannya. Tetapi saya pastikan di tahun anggaran 2027 nanti kita akan bayarkan dua tahap sesuai dengan kalender akademik mahasiswa,” janjinya.

Meski demikian, Bupati Robby memastikan bahwa Pemerintah daerah pada tahun anggaran 2027 akan mengupayakan pembayaran dana bantuan studi mahasiswa sebanyak dua tahap namun lebih tepat sasaran khususnya anak-anak asli Mamberamo Raya.

“Saya perlu tegaskan kembali bahwa di tahun 2027, Pemerintah daerah akan lebih ketat terhadap data mahasiswa penerima bantuan studi. Karena dari total data yang kita peroleh ada sebanyak 1046 mahasiswa, tetapi banyak data siluman seperti mahasiswa yang bukan anak asli Mamberamo, yang sudah tidak aktif kuliah masih menerima bantuan studi, sehingga kita akan perketat. Oleh sebab itu kita berharap ada kerjasama yang baik antara semua pihak baik mahasiswa, bakordis maupun OPD terkait agar kita memiliki data yang valid dan akurat terkait mahasiswa yang tersebar diseluruh perguruan tinggi yang ada,” tegas Bupati

Sementara itu, Ketua DPRK Mamberamo Raya, Patinus Wanimbo, S.H., M.H., turut hadir dalam pertemuan tersebut sebagai bagian dari upaya membangun komunikasi dan menjembatani aspirasi mahasiswa bersama pemerintah daerah.

Melalui pertemuan ini, diharapkan seluruh aspirasi mahasiswa dapat menjadi perhatian pemerintah daerah dan komitmen pembayaran bantuan studi pada tahun anggaran 2027 dapat direalisasikan sesuai dengan yang telah disampaikan Bupati.

“Sebagai pimpinan DPRK kami siap mengawal dana bantuan studi mahasiswa pada APBD Tahun Anggaran 2027 agar dapat dibayarka dua tahap, karena ini sudah menjadi kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif dalam ruang sidang paripurna ini, sehingga saya pastikan akan kita kawal,” jelas Patinus Wanimbo.

Dikatakannya, mahasiswa adalah aset generasi penerus Kabupaten Mamberamo Raya sehingga aksi demo yang telah dilakukan adalah bagian dinamika demokrasi tetapi harus tetap santun dan tidak anarkhis.

“Ini gedung rakyat, milik rakyat sehingga ada aspirasi diantar ke DPRK termasuk mahasiswa kami siap terima tindaklanjuti sesuai dengan tiga fungsi Dewan yang melekat sesuai amanat undang- undang, tetapi tidak dengan cara anarkhis dan harus dengan santun dan damai,” pesan Patinus Wanimbo.

Sementara Itu, Ketua Himpunan Mahasiswa Mamberamo Raya Jorgen Tawane mewakili seluruh mahasiswa menyampaikan permohonan maaf kepada Pemda, DPRK dan seluruh masyarakat atas semua aksi yang telah dilakukan menyebabkan aktifitas pelayanan pemerintah beberapa waktu sempat terganggu.

“Atas nama seluruh Himpunan Mahasiswa Mamberamo Raya, kami menyampaikan permohonan maaf karena aksi demo yang telah kami lakukan beberapa kali baik di Burmeso, juga di Kasonaweja yang sempat mengganggu aktifitas pelayanan kepada masyrakat. Dan apa yang telah disampaikan oleh Pak Bupati dan Ketua DPRK hari ini kami sangat mendukung dan hormati,” tukas Jorgen Tawane.

NAP