Koreri.com, Nabire – Pemerintah Provinsi Papua Tengah meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2026.
Pasalnya, realisasi penyerapan anggaran hingga 16 November 2026 baru mencapai 44,99 persen.
Capaian tersebut dinilai masih rendah, mengingat pelaksanaan APBD 2026 telah memasuki Semester II.
Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah daerah agar sisa program dan kegiatan dapat diselesaikan sesuai target yang telah ditetapkan.
Hal itu mengemuka dalam kegiatan Monitoring Meja Evaluasi Kinerja Realisasi OPD dan Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Semster II Tahun 2026 yang berlangsung di Aula/ Auditorium LPP-RRI Nabire, Selasa (17/11/2026).
Giat ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan APBD Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2026.
Gubernur Papua Tengah dalam arahannya yang dibacakan Asisten III Bidang Administrasi Umum: Victor Fun, S.Sos, M.Si menegaskan bahwa monitoring dan evaluasi merupakan bagian penting dari pengendalian pembangunan daerah.
Melalui proses tersebut, pemerintah dapat memastikan setiap program berjalan sesuai perencanaan, sekaligus mengidentifikasi kendala yang berpotensi menghambat pelaksanaannya.
“Monitoring yang baik diperlukan untuk memastikan seluruh program dan kegiatan berjalan sesuai rencana, serta penggunaan anggaran dapat dilakukan secara efektif dan efisien,” demikian disampaikan dalam arahannya.
Seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga diminta segera mempercepat proses pengadaan barang dan jasa dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penggunaan produk dalam negeri turut menjadi perhatian dalam setiap proses pengadaan.
Selain itu, kepala OPD diminta lebih serius mengawasi perkembangan kegiatan di masing-masing perangkat daerah, terutama OPD yang realisasi anggarannya masih di bawah 50 persen.
Gubernur juga mengingatkan agar setiap kendala yang dihadapi segera dilaporkan kepada Tim Monitoring Meja.
“Langkah ini diperlukan agar persoalan dapat diidentifikasi lebih awal dan dicarikan solusi tanpa menghambat pelaksanaan program,” tegasnya.
Dalam mendukung pengawasan, Pemprov Papua Tengah telah menyediakan aplikasi E-Monitoring dan Evaluasi melalui laman https://dalevbang.papuatengahprov.go.id.
Aplikasi tersebut diharapkan dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh OPD untuk memperbarui laporan perkembangan penyerapan anggaran dan capaian keluaran kegiatan secara berkala.
Keterlambatan penyampaian laporan, menurut Gubernur, tidak hanya menyulitkan proses pemantauan, tetapi juga dapat memengaruhi penilaian terhadap kinerja masing-masing OPD.
Karena itu, dalam Monitoring Meja Semester II ini, setiap OPD akan menyampaikan laporan perkembangan realisasi anggaran sekaligus pencapaian target keluaran kegiatan secara transparan dan akuntabel.
Gubernur juga menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang tersedia, tetapi juga dari kemampuan setiap perangkat daerah menerjemahkan anggaran tersebut menjadi program yang terlaksana dan memberi manfaat bagi masyarakat.
“Karena itu, melalui pengendalian dan evaluasi yang terencana, saya berharap berbagai kendala dapat segera diatasi, penggunaan anggaran semakin optimal, serta seluruh target pembangunan tahun 2026 dapat tercapai,” harapnya seraya menekankan bahwa upaya ini menjadi bagian dari komitmen bersama dalam mewujudkan Papua Tengah Emas yang adil, berdaya saing, bermartabat, harmonis, maju, dan berkelanjutan.
HMS












