Koreri.com,Bintuni- Keluhan para pencari kerja (Pencaker) yang disampaikan langsung kepada Bupati Teluk Bintuni Ir Petrus Kasihiw,M.T yabg difasilitasi Anggota DPR Papua Barat Syamsudin Seknun,S.Sos.,S.H.,M.H di Gedung Serba Guna (GSG) Bintuni, Rabu (22/12/2021) akhirnya mendapat respon positif.
Para pencaker dan ikatan alumni P2TIM menyampaikan unek-unek terkait dengan status pekerjaan mereka yang dirumahkan tanpa ada alasan jelas.
Ketua ikatan alumni P2TIM Teluk Bintuni Levinus Mansoben menyampaikan bahwa mereka minta agar Bupati Teluk Bintuni memperjuangkan supaya mereka kembali bekerja di perusahaan-perusahaan di wilayah Teluk Bintuni.
“Terima kasih Abang Syamsudin Seknun yang telah memfasilitasi kami ketemu Bapak Bupati Teluk Bintuni, kita sudah sampaikan persoalan yang sebenarnya, terima kasih Bapak Bupati sudah merespon dengan baik,” ucap Levinus Mansoben kepada wartawan usai menyerahkan aspirasi mereka kepada Bupati.
Dikeluhkannya bahwa pihaknya sudah menyampaikan aspirasi ini ke DPRD Teluk Bintuni melalui komisi B pada bulan oktober 2021 lalu namun tidak ada jawaban.
Bupati Teluk Bintuni Ir Petrus Kasihiw,M.T menegaskan bahwa siap mempertaruhkan jabatan demi memperjuangkan nasib anak-anak Teluk Bintuni untuk kembali bekerja.
Dijelaskan Bupati Kasihiw bahwa sudah aspirasi yang disampaikan, karena tujuan didirikan P2TIM ini untuk mendidik dan membentuk SDM yang terampil agar berdaya saing di bidangnya.
“Maka menjadi tugas kami untuk menerima dan melanjutkan aspirasi mereka, intinya mereka mau cari kerja jadi tidak perlu dipolitisir dengan kepentingan yang lain,” ucap Petrus Kasihiw.
Meski saat ini dunia sedang dilanda pandemi COVID-19 namun pihaknya butuh penjelasan dari pihak perusahan atau subkon LNG Tangguh yang mempekerjakan anak-anak Teluk Bintuni ini.
Pemerintah daerah telah menyiapkan data untuk memperjuangkan nasib para pencaker ini di tahun 2022, Bupati minta supaya jika ada lowongan kerja diwajibkan merekrut anak-anak Bintuni.
“Saya tancap gas, saya pertaruhkan Garuda (tanda pangkat kepala daerah) bagi perusahaan-perusahaan yang masuk di Teluk Bintuni yang tidak mengindahkan ketentuan pemerintah daerah terutama dalam rekrutmen tenaga kerja maka saya akan kejar cari mereka, kami perjuangkan ke provinsi hingga pusat, karena mereka tidak hargai kita, datang makan di Bintuni tapi bawa keluar uang dari Bintuni itu yang saya tidak setuju,” tegas Bupati.
Pemerintah akan memperjuangkan nasib para pencaker bukan saja ke LNG Tangguh tetapi di luar papua juga boleh seperti Smelter di Gresik, Provinsi Jawa Timur.
Sementara anggota DPR Papua Barat Syamsudin Seknun,S.Sos.,S.H.,M.H mengatakan akan melaporkan hal kepada pimpinan lembaga legislatif dan Gubernur Papua Barat untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kita akan gunakan dua kekuatan dari sisi politik dan pemerintahan untuk aspirasi ini sampai ke pusat,” jelas Sase.
KENN
