as
as

Kejar KKSB di Nduga, Gubernur Berterima Kasih kepada TNI – Polri

Rapat bersama Fokopimnda Papua, di Gedung Negara, Dok V Atas, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Jumat (28/12/2018)
Rapat bersama Fokopimnda Papua, di Gedung Negara, Dok V Atas, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Jumat (28/12/2018)

Koreri.com, Jayapura (29/12) – Gubernur Papua Lukas Enembe, S.IP., MH menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada jajaran TNI – Polri yang sudah melaksanakan tugas, melakukan pengejaran terhadap kelompok Kriminal Sipil Bersenjata (KKSB) pimpinan Egianus Kogoya.

Pengejaran dilakukan pasca aksi gerombolan pengacau keamanan tersebut diawal Desember lalu atas aksi pembantaian keji terhadap puluhan pekerja PT. Istaka Karya yang sementara melaksanakan pekerjaan proyek Trans Papua di Kabupaten Nduga, Papua.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada TNI Polri yang sudah melaksanakan tugas disana. (Para pelaku penembakan) harus dikejar sampai dapat,” tegasnya usai memimpin rapat bersama Fokopimnda Papua, di Gedung Negara, Dok V Atas, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Jumat (28/12/2018).

Hanya saja Gubernur berharap, dalam perburuan tersebut terpenting adalah aparat TNI – Polri tidak mengganggu masyarakat setempat.

“Dalam peristiwa ini rakyat kita yang jadi korban, harus amankan rakyat, dan kejar para pelaku yang sudah lari ke hutan. Mereka harus ditangkap,” serunya.

Menurut Gubernur, pembangunan infrastruktur oleh Presiden Joko Widodo di Papua termasuk di Nduga harus tetap dilanjutkan.

“Sebab Jokowi punya komitmen untuk membangun dan mensejahterakan rakyat Papua,” tandasnya.

Terkait pertemuan bersama Kapolda Papua, Pangdam XVII Cenderawasih, Ketua DPRP, Kabinda Papua, dan jajaran Fokopimda lainnya, Gubernur mengaku pertemuan tersebut adalah untuk menanggapi peristiwa penembakan yang terjadi di Nduga.

Apa yang sejatinya menjadi sikap Pemerintah Daerah Papua dalam mengatasi persoalan tersebut. Dimana Forkopimda harus membicarakannya dalam diskusi seperti ini dan tidak bicara diluar dari kesepakatan.

“Ada kasus yang menonjol yang menyangkut kepentingan nasional, harus Forkopimda bicarakan sehingga kita sampaikan kepada publik bahwa (persoalan) itu sudah dibicarakan,” tukasnya.

VDM

as