Koreri.com, Ambon – Kepala BPJS Kesehatan Ambon, Alfiana Latumakulita mengatakan pencapaian kepesertaan masyarakat Maluku yang terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diselenggarakan di Provinsi Maluku baru mencapai 82,6 persen.
“Hal tersebut menyebabkan Provinsi Maluku belum bisa dikatakan Universal Health Coverage (UHC), setidaknya 95 persen penduduk Maluku terdaftar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat,” ujarnya saat pertemuan Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris dengan Gubernur Maluku Ir Said Assagaf, di Ambon Senin (11/2) sekaligus Penandatanganan MoU terkait Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dalam rangka percepatan kepesertaan Jaminan Kesehatan di Maluku.
Dibeberkan Latumakulita, malah wilayah-wilayah yang jauh dan terpencil seperti, Maluku Barat Daya (MBD), Kepulauan Aru dan Kota Tual yang telah mencapai target nasional.
“Di Maluku sudah ada 3 kabupaten diatas 95 persen yaitu MBD, Kota Tual dan Aru. Malah akan disusul lagi oleh Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Sedangkan Maluku Tengah dan Kota Ambon masih sangat rendah,”ungkapnya.
Gubernur Maluku, Said Assagaff usai mendengar pemaparan Kepala BPJS Kesehatan Ambon tersebut mengaku akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencari tahu kendala yang menyebabkan dua kabupaten yang dekat dengan ibukota provinsi tersebut bahkan memiliki fasilitas yang baik ternyata masih rendah kepesertaan jaminan kesehatan bagi warganya.
“Masalahnya apa saya akan mencari tahu, dan saya berharap kedepan seluruh warga Maluku bisa terdaftar dalam program nasional ini. Saya juga ingin kalau bisa 100 persen penduduk kita tercover, kita tidak ingin raportnya merah,” tandasnya.
Diakui Assagaff, untuk mencapai target tersebut butuh komitmen dan kerjasama dari berbagai lintas sektor diantaranya keterlibatan Dinas Kesehatan untuk bisa membantu BPJS Kesehatan dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
“Dinas Kesehatan saya harap dapat membantu BPJS,” tegasnya.
Sementara itu, Dirut BPJS Kesehatan, Fachmi Idris memberikan apresiasi terhadap komitmen Gubernur Maluku untuk mendukung program pemerintah itu apalagi kenaikan presentasenya cukup signifikan.
“Kami mengapresiasi komitmen gubernur, sangat luar biasa mendukung program ini, untuk melanjutkan integrasi jaminan kesehatan daerah bagi warga. Dengan adanya kenaikan presentase tersebut menunjukan bahwa program nasional ini didukung penuh oleh pemerintah provinsi Maluku bahkan pemerintah kabupaten/kota yang ada,” bebernya usai penandatanganan MoU Integrasi Jamkesda dalam rangka percepatan kepesertaan Jaminan Kesehatan di Maluku.
Dijelaskan Idris, untuk mencapai UHC setidak 95 persen butuh komitmen bersama tentunya ini merupakan Pekerjaan Rumah (PR), karena Maluku dari 11 kabupaten/kota, baru 3 kabupaten/kota yang sudah UHC memiliki JKN atau KIS, sedangkan saat ada 4 (empat) provinsi di Indonesia yang telah mencapai target yakni, DI Aceh, Gorontalo, DKI Jakarta dan Papua Barat.
“Maluku memang baru capai sekitar 82,6 persen, Angka ini tidak jelek sebetulnya. Tapi, tentunya kita berharap di akhir tahun 2019 bisa tercapai. Maluku masih punya waktu 10 bulan untuk terus meningkatkannya. Minimal target nasional-lah 95 persen. Syukur kalau kemudian bisa mendekati 100 persen,” pungkasnya.
Sekedar diketahui, penandatanganan MoU Kerjasama terkait Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dalam rangka percepatan kepesertaan Jaminan Kesehatan di Maluku digelar di kantor Gubernur Maluku disaksikan Kepala BPKAD Setda Maluku Lutfie Rumbia, Kadis Sosial Maluku Sartono Pining, dan Sekretaris Dinas Kesehatan Maluku. (MP-RR)
