Koreri.com, Saumlaki – Pengalihan sejumlah Kementerian yang berkedudukan di Jakarta turut diwacanakan saat bergulirnya opsi pemindahan ibukota negara.
Pandangan tokoh muda Maluku Hendrik Jauhari Oratmangun, seharusnya pemindahan ibukota negara tidak dijadikan opsi tunggal dari upaya mengurai Jakarta dan membenahi Indonesia.
Dia kemudian mengusulkan wacana strategis sebagai upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
‘’Hemat kami, keadilan sosial dan pemerataan pembangunan secara nasional dapat tercipta jika sentra-sentra kekuasaan atau pemerintahan yang terpusat di Jakarta terdistribusi ke daerah-daerah sesuai dengan keunggulan komparatif yang dimiliki oleh daerah. Hal ini dinilai sesuai dan selaras dengan cita-cita reformasi yaitu desentralisasi,” urainya di Saumlaki, Senin (6/5).
Karena itu, Oratmangun mewacanakan agar pusat-pusat pemerintahan seperti kementerian-kementerian negara ini dapat dipindahkan ke daerah-daerah.
Dia menunjuk Kementerian Pariwisata dipindahkan dan berkedudukan di Propinsi Bali, mengingat Bali adalah primadona pariwisata yang terdepan di Indonesia dan sudah mendapat pengakuan dari dunia Internasional.
Kemudian, Kementerian Kehutanan dipindahkan ke salah satu propinsi di Kalimantan dan jadikan pulau tersebut sebagai paru-paru dunia.
Sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan dipindahkan ke Propinsi Maluku dan selanjutnya provinsi seribu pulau termasuk Maluku Utara sebagai Poros Maritim Indonesia.
“Kementerian Pertanian berkedudukan di Jawa Tengah dan jadikan Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai sentra Lumbung Pangan Nasional,” cetusnya.
Untuk Kementerian Pendidikan dan Kemenristek Dikti dia mengusulkan dipindahkan ke Daerah Istimewa Jogjakarta sekaligus menjadikan wilayah itu sebagai Kota Pendidikan dan Kota Budaya.
Begitupun Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral dipindahkan ke Pulau Papua.
“Nah, Kementerian Perdagangan dipindahkan ke salah satu propinsi di Sumatera dan jadikan Sumatera sebagai Pusat kawasan perdagangan nasional” sambungnya.
Bagi Kementerian Perindustrian dipindahkan ke salah satu propinsi di Sulawesi dan jadikan pulau itu sebagai pusat Kawasan Industri Nasional.
Sedangkan, Badan Ekonomi Kreatif dipindahkan ke Kota Bandung dan ibukota Provinsi Jawa Barat tersebut sebagai Pusat Ekonomi Kreatif Nasional.
Menurut Oratmangun, dengan pembagian Kementerian dan lembaga negara ke daerah-daerah seperti beberapa contoh yang diurai diatas, selain dapat mengurangi beban dan problematika Jakarta, sekaligus membenahi Indonesia dalam rangka percepatan keadilan dan pemerataan pembangunan nasional, dengan hasil yang bisa dicapai.
Dengan ‘pendistribusian’ ini, katanya lagi, akan merangsang percepatan pembangunan di daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Sementara arah dan orientasi program kerja kementerian akan lebih fokus dan terarah, dan dapat mendorong terciptanya lapangan kerja merata ke seluruh daerah.
‘’Upaya ini juga dapat menekan angka urbanisasi khususnya ke Jakarta karena terjadinya pendistribusian kesempatan kerja di daerah-daerah secara lebih merata dan adanya pemerataan persebaran penduduk secara nasional.
Ini bagi kami dapat menjadi strategi pembangunan nasional yang bertumpuh pada keadilan dan pemerataan pembangunan secara nasional ” pungkasnya.
LSM
