Koreri.com, Tual – Wali Kota Tual Adam Rahayaan mengatakan, penyelenggaraan konsultasi publik rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Tual tahun 2021 dan forum Organisasi perangkat daerah (OPD) merupakan momen yang sangat strategis untuk mengkomunikasikan rencana pelaksanaannya.
Serta untuk menjawab isu – isu strategis tahun 2021 yang merupakan tahun ketiga Pemerintah Kota Tual.
“Jadi intinya, RKPD ini sebagai bagian dari upaya pencapaian visi yaitu terwujudnya Tual sebagai kota beradat,” terangnya dalam sambutan yang dibacakan Sekretaris Daerah Kota Tual, Ahmad Yani Renuat saat membuka kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 dan Forum OPD, di aula kantor Wali Kota setempat, Sabtu (29/2/2020).
Menurut Wali Kota, ouput dari konsultasi publik ini diharapkan dapat menjadi media pembentukan komitmen seluruh OPD, dan stakholder dalam keterkaitan, konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengawasan.
“Ini merupakan bagian yang tidak terpisah dalam penyusunan RKPD, yang menjadi pedoman dalam kebijakan umum anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang akan menjadi rancangan anggaran dan belanja daerah (RAPBD),” sambungnya.
Dijelaskan Wali Kota, penyusunan rencana kegiatan pembangunan daerah, perlu disepakati tema pembangunan 2021 sebagai salah satu panduan dalam menyamakan persepsi dan pemahaman bersama sebagai pedoman yang mengacu pada sistem perencanaan pembangunan Nasional.
“RKPD 2021 diharuskan merujuk pada dokumen-dokumen perencanaan RPJP nasional, RPJM nasional, RKP tahun 2021, RPJP provinsi Maluku, RPJM Provinsi Maluku, RPJPD kota Tual, RPJMD kota Tual, dan RKPD provinsi tahun 2021, terutama dilihat dari keterkaitan prioritas pembangunan, kebijakan dan arah pembangunan,” tandasnya.
Wali Kota berharap, dalam penyusunan RKPD tahun 2021 semua pimpinan dan aparatur di OPD berpikir terbuka memiliki visi kedepan, terintegratif dan Inovatif.
“Saya harapkan dalam penyusunan RKPD, dengan memperhatikan, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, dinamika forum pembahasan perangkat daerah, memperhatikan usulan prioritas Musrenbang RKPD di kecamatan, pokok-pokok pikiran DPRD, dan kebijakan kepala daerah serta menjadikan capaian kinerja kemarin sebagai pertimbangan dalam melakukan perencanaan,” pungkasnya.
MP-RR
